Pengacara Top: Putin Harus Diadili Tahun Ini, Bersalah Atas Serangan Terhadap Warga Sipil Selama Perang

RUSIA - Presiden Rusia Vladimir Putin harus diadili di Ukraina pada tahun ini atas kejahatan perang yang dilakukan di sana. Hal ini diungkapkan pengacar top yang memimpin penuntutan terhadap mantan pemimpin Serbia Slobodan Milosevic.

Sir Geoffrey Nice mengatakan kepada BBC bahwa Putin adalah orang yang bersalah atas serangan terhadap sasaran sipil selama perang.

Pengacara Inggris itu menyatakan keterkejutannya bahwa jaksa dan politisi tidak mengungkapkan ini dengan lebih bebas dan terbuka.

BACA JUGA: Putin Tidak Ucapkan Selamat Tahun Baru ke Pemimpin Tak Bersahabat, Termasuk Biden hingga Macron

Meski Rusia membantah melakukan kejahatan perang, namun, berbicara kepada program Rumah Penyiaran Radio 4, Sir Geoffrey menggambarkan tindakan Moskow selama invasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena target sipil diserang.

BACA JUGA:  Rusia Siap Negosiasi Damai, Ukraina: Putin Perlu Kembali ke Kenyataan

Kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai salah satu pelanggaran paling serius di bawah apa yang disebut "aturan" perang.

Undang-undang ini melarang serangan terhadap warga sipil - atau infrastruktur penting untuk kelangsungan hidup mereka - dan diatur dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Jenewa.

Misalnya, serangan berulang Rusia terhadap jaringan energi Ukraina selama musim dingin telah digambarkan sebagai kejahatan perang karena merugikan warga sipil. Rusia bersikeras hanya menyerang target militer.

Pasukan Moskow telah dituduh oleh komunitas internasional atas ribuan pelanggaran sejak invasi besar-besaran mereka ke negara tetangga pada Februari lalu. Jaksa Agung di Kyiv mengatakan sejauh ini lebih dari 62.000 kejahatan perang telah dicatat, termasuk kematian lebih dari 450 anak. BBC belum dapat memverifikasi angka-angka ini.

Mengomentari perang di Ukraina, Sir Geoffrey mengatakan kasus "sangat jelas" terhadap Putin, dan "tidak diragukan lagi" ada rantai komando yang mengarah ke pria di Kremlin.

“Ini berarti hal terpenting adalah mengadili pemimpin Rusia itu sendiri, bukan tentara berpangkat rendah,” terangnya kepada Broadcasting House.

Dia menambahkan bahwa persidangan apa pun bisa dilakukan besok pagi, sejauh yang dia ketahui dan harus dilakukan oleh warga Ukraina dalam bahasa Ukraina. Menurut dia, Putin tidak perlu hadir dalam persidangan itu.

Sir Geoffrey berspekulasi tentang kemungkinan alasan mengapa pemimpin Rusia itu tidak menghadapi tindakan yang lebih keras sejauh ini. Hal ini menunjukkan kemungkinan ada langkah untuk membebaskannya dari tuntutan sebagai bagian dari kesepakatan damai.

Dia mengatakan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) - yang memiliki yurisdiksi atas Ukraina - masih belum membuat pernyataan tentang tanggung jawab Putin atas kejahatan ini.

Sir Geoffrey mengatakan keengganan ini menimbulkan pertanyaan apakah ada semacam "keuntungan politik" untuk tidak mendakwa presiden.

Namun dia mengatakan gagasan penyelesaian damai yang mencegah persidangan Putin adalah "prospek yang mengerikan" yang akan menjadi "penolakan keadilan sepenuhnya bagi rakyat Ukraina".

Sebagai tanggapan, ICC menolak pernyataan "tekanan atau pengaruh" apa pun terhadap jaksa penuntut, Karim Khan, untuk menunda penyelidikan.

“Khan telah mencatat berulang kali ... untuk menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah keharusan yang harus dicapai,” terang pernyataan ICC.

Pernyataan ini menambahkan bahwa jaksa telah bekerja di Ukraina untuk mengumpulkan bukti kejahatan perang dan surat perintah penangkapan akan dikeluarkan ketika cukup bukti telah dikumpulkan.

Seperti diketahui, Sir Geoffrey bekerja dengan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) antara 1998 dan 2006.

Dia memimpin kasus melawan mantan pemimpin Serbia Slobodan Milosevic, yang diadili di Den Haag pada 2002 atas kejahatan perang yang dilakukan di Kroasia, Bosnia dan Kosovo.

Milosevic - dulu dikenal sebagai "tukang daging dari Balkan" - meninggal di penjara sebelum persidangan selesai.

(Susi Susanti)