Perppu Cipta Kerja Tuai Pro dan Kontra, Apa Kata Ahli Hukum?

Sedangkan yang ketiga, Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Upaya short-cut dan by-pass dengan mengeluarkan Perppu semacam ini, tentu menimbulkan banyak pertanyaan, apalagi kita mengetahui Perppu menyangkut kehidupan masyarakat luas,”tuturnya.

“Sekarang kita belum mendengar sikap Parlemen terhadap persoalan ini dan masih menunggu sidang DPR terkait Perppu tersebut. Besar harapan parlemen dapat bersikap kritis, objektif, dan profesional dalam memberikan evaluasinya terhadap Perppu tersebut, “ pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )