KPK Siap Tindaklanjuti soal Temuan Ribuan Ton Beras Bansos DKI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar masyarakat melapor jika menemukan dugaan korupsi terkait Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. KPK memastikan bakal menindaklanjuti laporan tersebut jika memang memenuhi persyaratan.

"Prinsipnya, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan, kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi soal temuan ribuan ton beras bansos untuk penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jumat (13/1/2023).

"Intinya, kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," sambungnya.

 BACA JUGA:Tepis Isu Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Jakarta, Dinsos: Kontrak dengan Pasar Jaya Berakhir 31 Desember 2020

Sebelumnya, pegiat media sosial Rudi Valinka lewat laman Twitter pribadinya @kurawa mencuit soal temuan dugaan korupsi Bansos DKI Tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. Dugaan korupsi tersebut berupa penimbunan ribuan ton beras bansos untuk penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

"Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun," dikutip dari akun @kurawa yang diunggah 9 Januari 2023, lalu.

Rudi menjelaskan awal mula menerima informasi tersebut dari whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung, Jakarta Timur.

 BACA JUGA:5 Fakta 1.000 Ton Beras Bansos Busuk, Begini Respons Pj Gubernur DKI

Ia menyebut bahwa anggaran Bansos DKI tahun 2020 menggunakan APBD DKI senilai Rp3,65 Triliun dalam bentuk paket sembako. Di mana, porsi terbesar dipegang oleh Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun