Satu Bulan Nol Pasien, RSDC Wisma Atlet Akan Dikembalikan ke Kementerian PUPR Jika...

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) masih tetap dilanjutkan dengan masih mengaktifkan satu tower.

Hal itu untuk mengantiasipasi apabila terdapat lonjakan kasus Covid-19. Namun, jika dalam enam bulan tak ada kasus Covid-19, maka operasional Wisma Atlet akan dikembalikan ke Kementerian PUPR.

"Yang lainnya kan sudah kembali ke Kementerian PUPR, tinggal 1 tower, itu kita jaga betul siapa tahu ada lonjakan, tapi sudah 1 bulan ini kasusnya 0. Nanti kalau 6 bulan sudah kurang kita kembalikan lagi ke kementerian PUPR, yang lainnya sudah kembali tinggal satu ini," kata Suharyanto di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Selain itu, Suharyanto juga mengungkapkan bahwa beberapa rumah susun (rusun) untuk tempat isolasi juga telah dikembalikan kepada pemerintah DKI Jakarta. Termasuk juga Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang yang sudah dikembalikan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Yang di pemerintah Jakarta seperti rusun Nagrak, Pademangan, Pasar Rumput, semuanya sudah kembal ke Pemda DKI. Rumah sakit Galang sudah diserahkan ke Kemenhan. Jadi yang dikelola satgas tinggal 1, tower 6 di wisma atlet, dan kalau 6 bulan kemudian tidak ada apa-apa kita kembalikan ke PUPR," ungkapnya.

Nantinya, kata Suharyanto, tugas satgas akan dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait. Dirinya mencontohkan bahwa satgas protokol kesehatan akan diserahkan kepada kementerian kesehatan.

"PPKM itu dihentikan bukan berarti satgasnya berhenti, 6 bulan masih lanjut, kalau di masa depan ada lonjakan, tinggal diaktifkan lagi satgasnya. Sampai 6 bulan masih ada satgas pusat dan daerah, dan masih dikasih anggaran sama pemerintah. Sampai Juli kita liat situasi," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)