Diketahui, Penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam tahap kajian. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang akan memberi masukan dan aspirasi terkait wacana tersebut sebagai upaya mengatur kemacetan lalu lintas di Jakarta.
Kebijakan ERP pun tengah dalam pembahasan di tingkat DPRD DKI. Namun, dua kali agenda rapat soal ERP selalu ditunda akibat tidak hadirnya perwakilan Pemprov DKI.
(Fahmi Firdaus )