Masyarakat Internasional Diminta Peduli Penderitaan Rakyat Tibet

JAKARTA - Masyarakat Tibet dikabarkan masih terus mengalami berbagai penindasan serta pemantauan yang ketat rezim otoriter China sejak tahun 1949, hingga saat ini.

Tibet Press dalam laporannya menyebutkan, melalui kebijakan nol Covid yang pernah diterapkan selama tiga tahun oleh Beijing, ternyata dijadikan alat represi yang semakin kuat, untuk melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat untuk warga Tibet.

(Baca juga: Protes, Perempuan di Tibet Bakar Diri)

Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris), mendesak negara-negara dunia khususnya Indonesia untuk meminta China memghentikan segala tindak kekerasan terhadap warga Tibet, yang dilakukan diwilayah Tibet.

“Dari laporan berbagai media massa, salah satunya Tibet Press, jelas sekali pelanggaraan berat HAM yang dilakukan China terhadap orang-orang Tibet. Ini harus segera dihentikan,” kata AB Solissa kepada wartawan, Selasa (14/2/2023).

Terkait perlakuan Beijing terhadap warga Tibet, dia mengingatkan China agar tidak sewenang-wenang mengingat Tibet bukan bagian dari China dan berdasarkan fakta serta data yang ada, juga telah banyak beredar di media massa maupun media sosial.

Dari data dan catatan sejarah yang diperolehnya, diketahui bahwasanya Tibet tidak pernah menjadi bagian dari China sebelum Republik Rakyat Tiongkok (RRC) menyerbu wilayah Himalaya pada tahun 1950 (menurut catatan resmi pra-1949).

“Data ini diperoleh dari salah satu hasil proyek penelitian sejarah kolaboratif multi-tahun yang diterbitkan baru-baru ini, dan temuan proyek tersebut dipresentasikan di Komisi Eksekutif-Kongres AS di China beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Dia mengutip pernyataan seorang Profesor di Universitas Kota Hong Kong, Hon Shiang Lau, dalam kesaksiannya di hadapan Komisi Eksekutif-Kongres Amerika Serikat di China, yang menyajikan peta dari dinasti Ming dan Qing untuk membuktikan bahwa Tibet tidak pernah menjadi bagian dari kerajaan Tiongkok.

“Jika melihat peta tersebut, jelas klaim China untuk menyatukan Tiongkok dengan mencaplok Tibet tidak berdasar dan memiliki argumen yang kuat,” jelas AB Solissa.

Saksi lain kata dia adalah Profesor Hukum Internasional dan Ketua Eksekutif Kreddha, Michael Van Walt Van Praag menyatakan dengan jelas bahwa Tibet secara historis bukanlah bagian dari China dan menyangkal klaim Beijing atas Tibet sejak zaman kuno, tidak benar.

Profesor Praag kata mengatakan, bahwa komunitas internasional termasuk Amerika Serikat telah salah mengambil pandangan karena percaya jika konflik Tiongkok-Tibet adalah urusan dalam negeri China.

“Ini semakin memperjelas batasan-batasan yang seyogianya dipahami China. Jadi, jangan pernah membiarkan China sewenang-wenang dengan orang-orang Tibet,” tutur AB Solissa.

Menurutnya, hal yang wajar jika banyak pihak yang berasumsi berbagai aksi pelanggaran HAM yang dilakukan Beijing tersebut, memiliki tujuan yang sama dengan apa yang Tiongkok lakukan terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

Etnis Uighur sendiri adalah kumpulan muslim minoritas ras Turki yang berasa diwilyah Xinjian, yang saat ini juga tengah mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan.

Negara-negara dunia terutama Amerika Serikat mempercayai perlakuan dan berbagai tindakan kekerasan Beijing tersebut, menjurus pada aksi genosida jutaan muslim Uighur di Xinjiang China.

“Banyak yang menikai aksi bengis Beijing ini sebagai upaya untuk menghapus identitas Tibet dan menggantinya dengan identitas China, seperti yang mereka lakukan kepada etnis Uighur. Wajar saja,” pungkas AB Solissa.

(Fahmi Firdaus )