Pemprov DKI Bakal Pakai Skema Kampung Deret untuk Benahi Permukiman Kumuh

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) akan membenahi kawasan kumuh menggunakan skema kampung deret. Diketahui masalah tata kota juga menjadi fokus di era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Jadi nanti sistemnya bukan rusunawa ya, tetapi lebih kepada kampung deret. Karena kan ini menata kampung kumuh," kata Kepala DPRKP DKI, Sarjoko saat dikonfirmasi, Kamis (16/2/2023).

 BACA JUGA:Yakin Pasar Tradisional Bisa Bersaing, Jokowi: Perbaiki Manajemen dan Tidak Kumuh

Kendati demikian, Sarjoko belum dapat memastikan jumlah permukiman kumuh yang akan dibenahi. Sebab, saat ini sedang dalam sinkronisasi data.

"Datanya baru disinkronkan. jadi nanti kalau sudah diidentifikasi lokasi di mana, baru kami akan melakukan intervensi melalui perbaikan sarana prasarana umum, termasuk juga aspek sanitasinya, MCK, komunal, ataupun air bersihnya," sambungnya.

 BACA JUGA:Benahi Kampung Kumuh, Pj Gubernur DKI Jakarta Tambah Penerangan Jalan Umum

Lebih lanjut, Sarjoko menyebut untuk pendanaan pembangunan permukiman kumuh dapat menggunakan dana non-APBD maupun APBD atau SP3L.

"Ada beberapa pendekatan, kalau misalnya nanti aspek privat, tentu akan menggunakan dana non APBD, tapi kalau itu lahan punya Pemprov DKI, menggunakan dana APBD atau SP3L, mana yang memungkinkan," tuturnya.