Pegawai KPK Kirim Surat ke Sekjen Tolak Pemberhentian Brigjen Endar

Puteranegara Batubara, Jurnalis
Senin 03 April 2023 16:12 WIB
Illustrasi (foto: Okezone)
Share :

JAKARTA - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditugaskan Polri mengirimkan surat kepada Sekjen KPK, terkait dengan penolakan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan.

Dalam surat tersebut, para pegawai meminta kepada Sekjen KPK untuk membatalkan keputusan tidak mempertahankan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktorat Penyelidikan KPK.

"Berdasarkan hal tersebut di atas, hendaknya Bapak Cahya Harefa selaku Sekjen KPK bersedia mempertimbangkan untuk membatalkan keputusan pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK ini," tulis surat pegawai KPK sebagaimana dilansir, Senin (3/4/2023).

Adapun isi surat itu adalah;

Kepada Yth. Sekjen KPK

c.q. Kepala Biro SDM KPK

Di Jakarta

 

Terkait pemberitaan yang ramai beredar sekarang ini, mengenai pemberhentian Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro S.H., S.I.K., M.Si sebagaimana dimaksud dalam Kep Sekjen nomor 152/KP.07.00/50/03/2023 tentang Pemberhentian dengan hormat pegawai negeri yang ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kami mewakili rekan-rekan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan sumber Polri ingin membuka ruang diskusi sehubungan dengan isu yang tengah marak tidak lebih karena rasa peduli kami terhadap lembaga tempat kami bernaung saat ini.

Kami harapkan dengan diskusi ini dapat meminimalisir segala kemungkinan yang terjadi yang sekiranya berpotensi membuat renggang hubungan kedua lembaga yang selama ini terjalin dengan baik.

 

Izinkan kami selaku bagian dari system pegawai di KPK memberikan masukan dan kritikan dengan maksud dan tujuan bersama yang baik, diantaranya kami melihat proses pemberhentian pejabat eselon II dalam hal ini Direktur Penyelidikan KPK, menurut kami tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Beberapa aturan tersebut adalah sebagai berikut: Sesuai Pasal 17 PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK yang berbunyi, “Pemberhentian pegawai Komisi dilakukan oleh Pimpinan Komisi berdasarkan peraturan komisi.” Pasal 18 PP 63 Tahun 2005 yang berbunyi, Pegawai Komisi diberhentikan sebagai pegawai Komisi, apabila:

a. Memasuki batas usia pensiun, dan

b. Karena sebab lain.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya