MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru dilantik Komjen (Pol) Rycko Amelza Dahniel untuk mengoptimalkan deradikalisasi.
"Bapak presiden tadi berpesan kepada saya untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama kepada saudara-saudara kita yang pernah tersesat dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme seperti itu," kata Rycko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Ia menyebutkan, pihaknya bakal melakukan upaya persuasif dan preventif untuk mencegah masuknya radikalisme hingga terorisme di Indonesia.
"Kita tentunya akan melakukan berbagai upaya, pendekatan secara preventif, secara persuasif. Tentunya dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan," ujarnya.
Rycko mengatakan bakal menjalankan kebijakan dan strategi pemerintah dalam menanggulangi terorisme dengan tiga strategi.
"Strategi yang pertama adalah mempersiapkan kesiapsiagaan nasional. Lantas yang kedua adalah melaksanakan kontraradikalisasi, dan yang ketiga melaksanakan deradikalisasi," kata Rycko.
"Nah ini tentunya akan menyinergikan seluruh kekuatan instansi pemerintah yang di bawah pemerintahan Bapak Presiden. Kita akan melakukan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, utamanya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, pencegahan dengan menggunakan sentuhan dari hati hingga pencegahan yg lebih mengedepankan upaya-upaya dalam bidang edukasi, pendidikan, dan kesejahteraan," tuturnya.
Meski begitu, Rycko menyatakan, pihaknya akan melakukan tindakan dalam bentuk penegakan hukum. Namun, katanya, penegakan hukum akan ditempatkan sebagai ultimum remedium.
"Pilihan terakhir dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap ideologi dalam terorisme. Di mana ideologi ini berkembang dari intoleran, berkembang lagi ke atas menjadi ideologi radikal, dan akhirnya menjadi penggunaan ancaman kekerasan yang disebut dengan ideologi teroris seperti itu," tuturnya.