Potensi Beda Idul Fitri 1444 H, Ketum Muhammadiyah Minta Negara Hadir secara Adil

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta negara hadir secara adil dan ihsan dalam memandang dan memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Indonesia.

“Lebaran Idul Fitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global,” kata Haedar, mengutip situs Muhammadiyah.or.id, Senin (17/4/2023).

Haedar menegaskan, di tengah perbedaan tersebut negara harus hadir secara adil dan ihsan. Lebih-lebih dalam urusan keagamaan, jangan sampai terjadi rezimentasi agama di tubuh negara ini.

“Kalau misalkan tidak memberi fasilitas yang selama ini digunakan menjadi milik negara untuk yang berbeda seperti besok Muhammadiyah Lebaran 21 (April 2023), tidak perlu bikin larangan. Syukur lebih kalau silakan gunakan, hari ini digunakan Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22,” tutur Haedar.

Ia menyebutkan, penggunaan satu lokasi sholat Ied yang berbeda hari tidak membatalkan salah satu di antaranya. Bahkan, lanjut Haedar, lokasi tersebut mendapat keberkahan dua kali lipat karena dua kali digunakan untuk sholat Ied.

Terkait permintaan Muhammadiyah di salah satu daerah untuk izin penggunaan fasilitas negara sebagai tempat Salat Ied, Haedar mengatakan itu bukan karena Muhammadiyah tidak memiliki fasilitas. Tapi, Muhammadiyah ingin menegaskan fasilitas negara adalah milik seluruh golongan dan rakyat.

“Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas, tapi bukan itu. Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami. Tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat,” tutur Haedar.