Kasus Lampung, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Jangan Anti Kritik

JEMBER - Tiktoker Bima Yudha yang mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung dilaporkan polisi dan keluarganya dikabarkan mendapat tekanan dari Gubernur Lampung. 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai tindakan arogansi terhadap para pengkritik akan membunuh iklim komunikasi publik. Sikap anti kritik juga hanya akan mengabadikan status quo.

"Pemerintah jangan anti kritik. Justru seharusnya kritik yang disampaikan menjadi perhatian sebab hal tersebut bagian dari keluhan masyarakat dan juga kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan," kata LaNyalla, Selasa (18/4/2023).

Senator asal Jawa Timur itu mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak memeriksa Pemerintah

Provinsi Lampung terkait anggaran untuk infrastruktur jalan. Sebab korupsi infrastruktur sudah menjadi modus umum di berbagai daerah.