KTT ASEAN 2023 Labuan Bajo, Ini Sejumlah Catatan Pengamat Militer Susaningtyas Kertopati

JAKARTA - Sejumlah agenda pertemuan para pemimpin negara-negara akan tersaji pada KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Perhelatan akbar itu dihadiri oleh delapan pemimpin atau presiden negara-negara di ASEAN, Sekretariat Jenderal (Sekjen) ASEAN, serta Perdana Menteri Timor Leste.

Sebelum KTT yang diselenggarakan 10-11 Mei, akan ada beberapa pertemuan yang dilakukan. Pada 8 Mei 2023 bakal digelar pertemuan Committee Permanent Representative to ASEAN (CPR), para dubes dan wakil tetap pejabat senior ASEAN, sementara 9 Mei 2023 pertemuan para Menlu.

 BACA JUGA:

Sebelum rangkaian tersebut dimulai, terdapat juga pertemuan di tiga pilar utama ASEAN. Yaitu APSC (ASEAN Political Security Community), AEC (ASEAN Economic Community), dan ASCC (ASEAN Socio Cultural Community).

Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Nuning) mengingatkan, dari berbagai pertemuan yang diadakan pada KTT ASEAN tersebut harus mengatensi Enabling Environtment yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN tahun 2022 lalu.

“Harus ada kesepakatan terciptanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung, serta meningkatkan kemampuan antar pihak agar bisa berperan lebih baik sehingga ASEAN kembali berwibawa dan bermanfaat bagi negara-negara anggotanya,” ujar Nuning dalam keterangannya, Minggu (7/5/2023).

Nuning melanjutkan, Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sehingga kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen ada di ZEE merupakan keniscayaan.

Sedangkan dari perspektif keamanan, kata Nuning, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina.

 BACA JUGA:

“Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut. Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Mendorong PBB untuk lebih berperan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim 6 negara sesuai dengan Piagam PBB sebagai wujud resolusi konflik,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Nuning, penting bagi TNI melaksanakan sesuai data-data intelijen beberapa tahun terakhir. TNI diharapkan lebih aktif lagi di dalam mewujudkan stabilitas keamanan regional. TNI harus menunjukkan leadership di antara militer negara-negara anggota ASEAN. TNI dapat menyusun program aksi keamanan regional sesuai dengan ASEAN Political-Security Community yang telah dicanangkan sejak 2015.