Wapres Buka Suara soal Korupsi Bansos Beras di Kemensos

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh mengawal pengawasan pemberian layanan kepada masyarakat, khususnya terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos).

Hal ini diungkapkan Wapres saat dimintai tanggapan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) atas dugaan korupsi beras bansos Covid-19.

Adapun dugaan tersebut ditemukan pada pengadaan beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode 2020 hingga 2021.

“Kita kan pemerintah itu terus memperbaiki sistem secara terus menerus, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan- bantuan itu,” kata Wapres di Istana Wapres, Rabu 24 Mei 2023.

Wapres meyakini para pemangku kepentingan telah memiliki tanggung jawab, utamanya dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos di masa pandemi Covid-19.

"Kalau terdapat penyimpangan, ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk melakukan pengawasan itu," ucap Wapres.

Di sisi lain, Wapres mendukung langkah yang diambil KPK atas penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan dalam penyaluran bansos.

"Saya kira tidak akan ada masalah kalau memang ada suatu yang dicurigai, sampai ketemu datanya, benar atau tidak benar,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres menuturkan pemerintah telah berupaya untuk memberikan kemudahan pada penyaluran bansos, salah satunya melalui rencana pemberian bansos berbentuk uang agar dapat sekaligus memberdayakan pedagang yang ada di sekitar masyarakat.

"Ada keinginan memang kemarin kan supaya lebih mudah itu diberi uang kan supaya tidak ribet, sehingga kalau diberi uang, itu kan bisa beli di sekitarnya apa saja dan juga dapat memberdayakan pedagang- pedagang, ya itu idenya kemarin,” ujarnya.

“Lebih mudah, kemudian lebih bisa memberdayakan pedagang di sekitar dia tinggal,” ujar Wapres.

(Arief Setyadi )