Imbas Kerusuhan Berdarah, Senegal Tutup Kedutaan dan Misi Diplomatiknya di Berbagai Negara

DAKAR - Senegal untuk sementara menutup kedutaan dan konsulatnya setelah kerusuhan mematikan pecah ketika pemimpin oposisi Ousmane Songo, pemimpin partai PASTEF-Patriots, dijatuhi hukuman penjara pekan lalu.

"Langkah pencegahan ini mengikuti serangkaian serangan yang baru-baru ini dilakukan terhadap misi diplomatik dan konsuler Senegal di luar negeri, khususnya di Paris, Bordeaux, Milan dan New York," kata kementerian luar negeri pada Selasa, (6/6/2023).

Setidaknya 16 orang tewas, beberapa terluka dan lebih dari 500 orang, termasuk anak di bawah umur dan warga negara asing, telah ditangkap sejak protes kekerasan pecah di negara itu menyusul hukuman Sonko pada Kamis, (1/6/2023) menurut penyiar negara RTS.

Sonko, seorang tokoh politik populer di kalangan pemuda Senegal, diadili karena diduga memperkosa seorang pekerja panti pijat berusia 20 tahun pada 2021. Pada Kamis, dia dibebaskan dari tuduhan pemerkosaan tetapi dinyatakan bersalah atas “korupsi pemuda”, yang dianggap sebagai "perilaku tidak bermoral" terhadap seseorang di bawah usia 21 tahun, kejahatan yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara dan denda USD6.000 berdasarkan Senegal. Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Para pendukung Sonko mengklaim bahwa putusan tersebut bermotif politik karena dia menantang Presiden Macky Sall, yang telah berkuasa sejak 2012, dalam pemilihan tahun depan. Partainya meminta rakyat Senegal pada Jumat, (2/6/2023) untuk "memperkuat dan mengintensifkan perlawanan konstitusional."

Penyiar publik Italia Rai News melaporkan serangan terhadap konsulat Senegal di Milan pada Senin, (5/6/2023). Dikatakan sekira 40 pendukung Sonko berkumpul di luar gedung dengan bendera dan plakat anti-pemerintah sementara juga menuduh Prancis sebagai akar penyebab krisis ekonomi Senegal.

Kementerian luar negeri mengatakan serangan terhadap konsulat di Milan telah mengakibatkan "kerusakan serius". Ditambahkan bahwa mesin yang digunakan untuk produksi paspor dan kartu identitas nasional dihancurkan, demikian diwartakan RT. 

“Layanan akan dilanjutkan segera setelah kondisi material dan keamanan memungkinkan,” kata kementerian sambil mengungkapkan penyesalannya atas ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan oleh penutupan sementara.

Sebelumnya, akses ke layanan internet seluler dan platform media sosial di Senegal dibatasi untuk mencegah penyebaran "pesan kebencian", tetapi pemerintah memulihkannya pada Selasa setelah hari-hari tenang.

(Rahman Asmardika)