Kucurkan Rp7,7 Triliun, Mendagri Ingatkan Pengelolaan Dana Pembangunan Perbatasan Tepat Sasaran

AMBON - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyalurkan sejumlah bantuan ke daerah perbatasan di Maluku dalam rangkaian Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbangdutas) 2023 yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Mengutip Antara, Kamis (15/6/2023), sebelum memulai rangkaian acara pencanangan Gerbangdutas 2023 di Pulau Moa, duet Menko Polhukam dan Mendagri Tito akan mengunjungi salah satu Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), yakni Pulau Meatimiarang, di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Pulau Meatimiarang yang memiliki luas 13,29 kilometer persegi ini awalnya adalah pulau tak berpenduduk dan hanya dihuni oleh Satgas Pamputer TNI. Kini, Pulau Meatimiarang dihuni oleh 17 kepala keluarga (KK) yang mata pencahariannya adalah nelayan.

Di Pulau Meatimiarang, Menko Polhukam dan Mendagri, selain mengecek fasilitas sarana dan prasarana Satgas Pamputer, juga akan berdialog dengan personel Satgas Pamputer sekaligus memberikan bantuan kepada Satgas Pamtas dan masyarakat yang ada di pulau tersebut.

Dalam pencanangan Gerbangdutas 2023, juga diselenggarakan layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, layanan kesehatan ibu dan anak oleh Dinkes Provinsi Maluku dan Dinkes Kabupaten MBD.

Memulai rangkaian kegiatan pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, diadakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon Rabu (14/6/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP menjelaskan, di Provinsi Maluku terdapat empat kabupaten yang berada di kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Dari dana total Rp7,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tahun 2023, dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk 4 kabupaten kawasan perbatasan di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.

 BACA JUGA:

Rinciannya, sambung Tito, total alokasi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp316.102.204.268.00, untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp150.443.502.713, untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp196.899.705.133.00, dan untuk Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp96.981.709.186.00. Disamping untuk 4 kabupaten tersebut, terdapat pula alokasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp4 miliar.

"Total anggaran yang ada di Maluku pada 4 kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp760 miliar," jelas Menteri Tito usai Rapat Forkopimda kepada media massa, Rabu (14/6/2023).

Menteri Tito menginginkan pembangunan pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme 2 arah. Yakni, tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.