Kontroversi Al Zaytun, Ma'ruf Amin Klaim Sudah Investigasi sejak Jadi Ketua MUI

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin telah melakukan investigasi terkait kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun sejak menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wapres pun telah menginstruksikan pihak-pihak terkait dari pusat yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Agama, di tingkat daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar), bahkan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengusut tuntas Ponpes Al Zaytun yang diduga mengajarkan ajaran sesat.

“Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan pendalaman (investigasi) yang cukup waktu itu juga bahkan dalam koordinasi Kiai Ma’ruf Amin yang saat itu masih Ketua MUI,” ungkap Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).

Sementara itu, Persatuan Islam (Persis) juga telah memberikan statement penolakan ajaran Ponpes Al Zaytun. Bahkan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat juga telah mengambil sikap terhadap Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini.

“Sikap masyarakat sudah cukup jelas ya misalnya organisasi seperti Persis yang punya basis kuat di Jawa Barat itu sudah meminta supaya jangan sampai putra-putri masyarakat di Jawa Barat masuk ke pesantren Al Zaytun itu misalnya satu statement dari organisasi persis,” kata Masduki.

“PWNU Jawa Barat juga sudah menyatakan yang sama, sudah memberikan pernyataan yang cukup jelas mengenai seperti apa yang dikemukakan oleh PWNU Jawa Barat,” tambahnya.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi MUI, sederet kontroversi dari Ponpes Al Zaytun sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Bahkan, MUI melalui bentukan tim peneliti khusus sudah mengungkap sederet fakta dan temuan pada 2002 terkait pesantren ini.

Kontroversi Pesantren ini terkait dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahaminya. Bahkan, beberapa pihak menilai pesantren ini sesat dan berbahaya.

Berikut temuan MUI pada 2002 lalu seperti ditemukan indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara Al Zaytun dengan organisasi NII KW IX, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan.

Kemudian, terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktikkan organisasi NII KW IX. Seperti mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat Alquran yang menyimpang dan mengafirkan kelompok di luar organisasi mereka.

Selain itu, juga ditemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan pimpinan Al Zaytun, sebagaimana dimuat dalam majalah Al-Zaytun.

(Arief Setyadi )