Setiap persoalan etik, Hatta mengatakan bakal diselesaikan menurut tingkatan kasusnya. Jika memang ada dugaan pelanggaran Etik berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.
"Jika ada yang dengan sengaja membuat gerakan yang dapat merusak partai, itu akan kita kenakan pelanggaran etik berat. Kalau sudah berat, ya tentu yang bersangkutan dicabut KTA-nya dan tidak mendapat penugasan organisasi serta Dikeluarkan dari partai," ujar Hatta.
Dewan Etik menegaskan, munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Menggulirkan munaslub memiliki ketentuan dan mekanisme sendiri.
"Jadi membawa wacana munaslub ke ruang publik dapat menimbulkan penafsiran yang macam-macam dan menimbulkan pertanyaan apa maksud membawa masalah internal keruang publik. Di samping itu, akan membuat arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tuturnya.
Dalam jadwal sidang Dewan Etik Partai Golkar berikutnya kader yang akan diundang untuk dimintai klarifikasi adalah anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam.
Ia juga menjadi pihak yang mengeluarkan pernyataan soal dorongan munaslub. Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hasil rekomendasi tidak memuat satupun pembahasan atau wacana soal munaslub Golkar. Rencananya, Ridwan Hisjam akan dimintai klarifikasi pada Selasa 18 Juli 2023.
(Angkasa Yudhistira)