Buntut Kudeta Niger, AS Perintahkan Evakuasi Sebagian Staf Kedutaan Demi Alasan Keamanan

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan evakuasi sebagian kedutaannya di Niger menyusul kudeta pekan lalu.

Juru bicara departemen luar negeri AS Matthew Miller mengatakan bahwa, meskipun dievakuasi sebagian, kedutaan negara di ibu kota Niamey akan tetap buka.

"Kami tetap berkomitmen kepada rakyat Niger dan hubungan kami dengan rakyat Niger dan kami tetap terlibat secara diplomatis di tingkat tertinggi," katanya, dikutip BBC.

AS adalah donor utama bantuan kemanusiaan dan keamanan untuk Niger, dan sebelumnya telah memperingatkan bahwa kudeta dapat menyebabkan penangguhan semua kerjasama.

Ratusan warga negara asing diketahui telah dievakuasi dari negara itu. Sebelumnya, pada Minggu (30/7/2023) kedutaan Prancis diserang oleh pengunjuk rasa.

Pada Rabu (2/8/2023), 262 orang tiba di Paris dengan penerbangan evakuasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Prancis. Sebuah penerbangan yang diselenggarakan oleh Italia juga mendarat di Roma dengan 87 orang di dalamnya.

Sementara itu, pemimpin kudeta Jenderal Abdourahamane Tchiani memperingatkan terhadap "campur tangan apa pun dalam urusan dalam negeri" negara itu.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu (2/8/2023), Jenderal Tchiani mengatakan rezim baru menolak "sanksi ini secara keseluruhan dan menolak menyerah pada ancaman apa pun, dari mana pun asalnya".

Dia menyebut sanksi itu "sinis dan jahat" dan mengatakan itu dimaksudkan untuk "mempermalukan" pasukan keamanan Niger dan membuat negara "tidak dapat diatur".

Jeneral Tchiani, mantan kepala pengawal presiden untuk pemimpin terguling Mohamed Bazoum, yang merebut kekuasaan pada 26 Juli, mengatakan dia ingin mencegah "kematian bertahap dan tak terelakkan" dari Niger.

Kudeta tersebut telah memicu demonstrasi besar-besaran melawan Prancis, yang tetap menjadi mitra utama, dan mendukung Rusia, yang pengaruhnya di Afrika barat dan tengah telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

Niger adalah penghasil uranium yang signifikan dan terletak di jalur migrasi utama ke Afrika Utara dan Mediterania.

Prancis, bekas kekuatan kolonial di Niger, dan UE telah menangguhkan bantuan keuangan dan pembangunan.

Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (Ecowas), sebuah blok perdagangan dari 15 negara Afrika Barat, telah memberlakukan sanksi yang mencakup penghentian semua transaksi komersial dengan Niger dan pembekuan aset negara di bank sentral regional.

Kepala militer dari Ecowas juga bertemu di Nigeria pada Rabu (2/8/2023) untuk membahas kemungkinan intervensi militer, meskipun mereka mengatakan tindakan tersebut akan menjadi "pilihan terakhir".

Pada Minggu (30/7/2023), ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan Prancis di Niamey, beberapa meneriakkan "Hidup Rusia", "Hidup Putin", dan "Ganyang Prancis".

Mereka juga membakar dinding kompleks kedutaan. Dalam pidatonya, Jenderal Tchian mengatakan orang Prancis di Niger tidak pernah mengalami "ancaman sekecil apa pun".

Niger, tempat Prancis dan AS memiliki pangkalan militer, telah menjadi sekutu utama Barat dalam perang melawan ekstremisme jihadis di Sahel.

Setelah para pemimpin militer di negara tetangga Mali memilih untuk bermitra dengan kelompok tentara bayaran Wagner Rusia pada 2021, Prancis memindahkan pusat operasi kontra-teror regionalnya ke Niger.

(Susi Susanti)