Gelar Sidang Umum AIPA, DPR: Bantu Pemerintah Turunkan Tensi Geopolitik di ASEAN

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan sidang umum ASEAN Interparlementary Assembly (AIPA) memiliki banyak peran strategis. Salah satu di antaranya adalah untuk turut membantu menurunkan tensi geopolitik di kawasan ASEAN.

Hal ini diungkapkan Puan menyusul DPR RI akan menjadi tuan rumah Sidang Umum ASEAN Interparlementary Assembly (AIPA) ke-44 menyusul keketuaan Indonesia di forum parlemen Asia Tenggara itu. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Jakarta mulai 5–11 Agustus 2023.

"Parlemen juga berkontribusi membantu Pemerintah dalam upaya menurunkan geopolitical tension atau ketegangan akibat persaingan di Asia Tenggara,” kata Puan dikutip Jumat (4/8/2023).

Adapun, Sidang Umum AIPA ke-44 akan dihadiri 9 Ketua Parlemen ASEAN selain Indonesia, perwakilan 17 negara Observer dan Tamu, serta perwakilan dari 9 Organisasi Internasional. Puan menyatakan, total peserta yang akan mengikuti perhelatan bergengsi di ASEAN itu sebanyak 568 Delegasi.

Delegasi Parlemen dari berbagai negara di Asia Tenggara akan mulai tiba di Indonesia pada tanggal Jumat (4/8) pukul 10:00 WIB. Mulai dari Brunnei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Puan memastikan, DPR akan menjadi tuan rumah yang baik untuk delegasi dan tamu undangan AIPA. Ini demi memperkuat reputasi Indonesia di mata dunia dan menunjukkan kehangatan Indonesia.

"Dengan kepercayaan ini, negara-negara di ASEAN bahkan di berbagai penjuru dunia akan semakin memperhitungkan Indonesia sebagai negara yang potensial dan dapat diandalkan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Ini menjadi credit point bagi bangsa Indonesia untuk dipercaya di tingkat global,” ujarnya.

DPR RI mengusung tema ‘Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN’ atau ‘Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera’ pada AIPA General Assembly ke-44.

Puan mengatakan, tema tersebut menekankan peran penting parlemen dalam mengatasi berbagai tantangan global, dalam menciptakan ASEAN yang stabil dan sejahtera.

“Tentunya stabilitas di kawasan termasuk di dalamnya. Apalagi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Tenggara. AIPA juga berkontribusi menjaga kesatuan ASEAN,” tuturnya.

Mantan Menko PMK ini berpendapat, diperlukan soliditas negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi berbagai persoalan geopolitik. Seperti masalah Laut China Selatan (LCS) yang masih menjadi polemik di ASEAN.

Indonesia sendiri menjadi salah satu mediator untuk negara-negara yang terlibat dalam sengketa LCS. Parlemen pun dapat turut berperan dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sebab stabilitas dan perdamaian dapat terjadi, salah satunya melalui diplomasi parlemen.

 BACA JUGA:

“Stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Maka Sidang AIPA dapat menjadi ajang bagaimana Parlemen di setiap negara ASEAN berbagi pandangan dalam menentukan arah masa depan demi kelangsungan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara,” paparnya

Di sisi lain, Puan menyinggung peran negara observer dalam Sidang Umum AIPA. Menurutnya, dialog antara Parlemen negara AIPA dengan negara observer diharapkan dapat menjembatani perbedaan dan membangun prediktabilitas hubungan antara kekuatan besar di Kawasan.

 BACA JUGA:

“AIPA perlu berkontribusi menurunkan ketegangan di kawasan, dan bahkan mengembangkan preventive diplomacy karena dinamika perkembangan geopolitik di masa depan akan semakin kompleks,” katanya.

Sebagai Presiden AIPA 2023 dan pemimpin Sidang Umum AIPA ke-44, Puan akan mengadakan berbagai pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen negara sahabat. Pertemuan bilateral digelar di sela-sela sidang AIPA.

Puan pun dijadwalkan akan bertemu Ketua Parlemen Vietnam Vuong Dinh Hue pada hari, Jumat 4 Agustus 2023. Pertemuan bilateral itu akan digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Puan dan Vuong Dinh Hue akan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara Parlemen Indonesia-Vietnam.

“Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, dukungan diplomasi parlemen untuk soliditas ASEAN sangat diperlukan,” ungkap Puan.

Vietnam sendiri merupakan Mitra Strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara menyepakati batas Landas Kontinen (LK) pada tahun 2003 dan menyepakati Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada 23 Desember 2022.

Intensitas saling kunjung dan pertemuan antara pejabat tinggi pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait cukup tinggi. Dalam hal pencalonan di berbagai badan regional dan internasional, kedua negara saling mendukung baik atas asas resiprositas maupun atas dasar persahabatan, serta kerja sama erat dalam upaya-upaya penyelesaian isu-isu internasional dan regional.

(Fakhrizal Fakhri )