Kualitas Udara Jakarta Memburuk, Kemenkumham Singgung Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat

"Solusi yang disampaikan Bapak Presiden menunjukan bahwa penanganan polusi udara di Jakarta ini memerlukan komitmen bersama bukan hanya dari pemerintah namun juga para pelaku usaha dan publik," kata Dhahana.

Direktur Jenderal HAM mencontohkan komitmen bersama menjadi keharusan dalam penanganan polusi udara misalnya himbauan terkait WFH.

"Dalam jangka pendek, sistem WFH atau kerja hybrid jika dimungkinkan memang perlu dilakukan di kantor-kantor, baik pemerintah maupun swast. Hal ini juga dalam rangka rangka mengurangi emisi karbon sekaligus melindungi hak atas kesehatan para karyawan maupun pegawai," terangnya.

Pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah upaya agar aktivitas kantor lebih ramah terhadap lingkungan.