Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan Jawab soal Harta dan Sumber Dana Kampanye Pilpres 2024

JAKARTA - Tiga bakal calon presiden (Bacapres) yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto bicara lugas tentang harta kekayaannya dan dana kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu mereka sampaikan saat hadir dalam program "Mata Najwa: 3 Bakal Capres Bicara Gagasan" yang dilaksanakan di Garha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) malam.

1. LHKPN Ganjar Pranowo dan Dana Politik

Menurutu Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Ganjar Pranowo, dia saat ini memiliki Rp13,45 miliar. Membuatnya jadi bacapres dengan harta kekayaan terbanyak kedua setelah Prabowo Subianto.

Menariknya, Ganjar mengaku kekayaannya tidak bertambah signifikan selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah (Jateng). Adapun data tersebut, menurut Ganjar, belum diperbarui KPK setelah laporan terakhirnya usai menjabat gubernur.

“Kira-kira segitu (Rp13,45 miliar). Tapi ini (kekayaan) 2022, ada yang lebih baru yang mungkin KPK belum melakukan (update) dan sekali lagi tiga hari setelah saya pensiun sudah saya laporkan,” kata Ganjar Pranowo.

Ganjar kemudian membeberkan kekayaannya tersebut termasuk utang. “Ya, masih segitu (kekayaan) karena setelah itu saya masih punya utang untuk bangun rumah saya di Jogja, dan saya jual rumah saya yang ada di Cibubur,” imbuhnya.

Sementara soal dana kampanye, Ganjar menegaskan jika partailah yang menyediakan dan bukan tanggung jawab dia. Sementara tugasnya adalah sebagai calon presiden.

"Ada yang lupa seolah-olah saya berjalan sendiri. Tidak, ada partai yang mengusung dan besok itu pertama kalinya pilpres pilihan legislatif bersama. Maka sekarang pembiayaan dari partai menyiapkan," kata Ganjar.

“Saya tidak diberikan tugas untuk itu (menyiapkan dana kampanye). aka saya berjalan sesuai dengan apa yang jadi penugasan saya sebagai capres," tegas Ganjar.

Meski demikian, Ganjar menjelaskan jika pembiayaan politik juga dapat diperoleh dari donasi terbuka. Yang penting, menurut dia, harus transparan, akuntabilitas, dan dapat memerptanggung jawabkan selama proses kapanye hingga berakhir.

2. Anies Baswedan

Anies Baswedan sendiri mendapt kesempatan pertama menyampaikan gagasannya diketahui memiliki kekayaan terkecil dibanding Bacapres lain. Adapun LHKPN mantan gubernur DKI Jakarta itu hanya sebesar Rp11,9 miliar.

“Dari Rp11 miliar itu bentuknya hutang, karena saya masih kredit rumah sampai sekarang,” tutur Anies.

Ditanya soal biaya politik dalam pemilihan umum 2024 nanti, Anies justru mengharapkan bantuan dari penonton yang hadir. “Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti. Ya, dari semua (Bacapres) di sini barangkali saya yang asetnya paling kecil (hartanya),” imbuh Anies.

Anies sendiri diumumkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diusung partai Nasdem sejak Oktober 2022. Sejak saat itu pula, dia aktif bersafari politik ke berbagai daerah di Indonesia. Lantas, Najwa Shihab selaku host pun bertanya dari mana dana untuk membiayai safarinya.

“Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah yang di sana yang akan meng-handle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran. Ada satu fakta yang kita semua tutup mata, kita tau ada biaya tapi tak mau membiayainya,” tambahnya.

Lebih lanjut, soal alat peraga kampanye, Anies menjelaskan jika para relawan juga yang nantinya akan membuat. Pihaknya hanya menyediakan konten yang bisa diakses dan diproduksi oleh setiap relawan yang mau membantu.

3. Prabowo Subianto

Sementara itu, LHKPN bacapres Prabowo Subianto mencapai Rp2,04 tiriliun. Jumlah tersebut tertinggi dari kontestan lainnya. Namun, dia dengan segera mengklarifikasi mengenai harta kekayaannya tersebut yang didapat dari hasil usaha.

“Saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih. Ada perbedaan antara aset yang dinilai, dan cash yang bisa dipakai,” ujarnya.

Memiliki harta kekayaan tertinggi, Prabowo pun disebut tidak kesulitan membiayai kontestasi politiknya di Pilpres 2024. Dia bahkan rela menjual tanah dan aset demi partainya.

“Saya kira bukan aman, dalam arti saya katakan tadi umpama punya tanah berapa puluh tahun nilai tambah, tapi di atas kertas, kalau dijual belum tentu ada yang beli. Kadang saya jual tanah-tanah untuk membiayai partai saya,” katanya.

(Lisvi Padlilah)