Catur Prabowo Bakal Jalani Sidang Korupsi dan TPPU Rp56 Miliar

Nur Khabibi, Jurnalis
Rabu 20 September 2023 12:55 WIB
Ali Fikri/Foto: Okezone
Share :

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyidangkan mantan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya (Amka), Catur Prabowo (CP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Seperti diketahui, KPK menjerat CP terkait kasus dugaan TPPU hasil dari pengembangan perkara dugaan korupsi pengadaan fiktif di PT Amarta Karya.

 BACA JUGA:

"Jaksa KPK Rudi Dwi Prastyono, kemarin (19/9/2023) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Catur Prabowo dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (20/9/2023).

Ali menyebutkan, dalam surat dakwaan nantinya akan diungkap penyalahgunaan wewenang CP dkk. Catur akan didakwa dengan korupsi dan TPPU yang nominalnya mencapai Rp56 miliar.

 BACA JUGA:

"Tim Jaksa mendakwa dengan dakwaan korupsi dan TPPU dengan nilai mencapai Rp56 Miliar," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK kembali menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya (Amka), Catur Prabowo (CP) sebagai tersangka. Kali ini, Catur ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Catur Prabowo ditetapkan sebagai tersangka TPPU hasil dari pengembangan perkara dugaan korupsi pengadaan fiktif di PT Amarta Karya. Catur sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi terkait proyek pengadaan fiktif di PT Amarta Karya.

KPK menyebut uang yang diterima Catur Prabowo dan Trisna Sutisna diduga digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya.

Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sekira Rp46 miliar. KPK saat ini masih terus menelusuri aliran uang ke pihak-pihak lainnya. Diduga, banyak pihak yang kecipratan dana haram proyek tersebut.

Atas perbuatannya, Catur disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya