JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan tidak bisa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (11/10/2023). Hal itu ia ungkapkan melalui keterangan tertulisnya.
"Saya menghormati KPK, namun izinkan saya terlebih dahulu menemui ibu di kampung," kata SYL melalui keterangan tertulisnya, Rabu (11/10/2023).
Atas hal tersebut, kuasa hukum politikus Partai NasDem itu akan mendatangi kantor KPK guna menyerahkan surat terkait permohonan penjadwalan ulang.
BACA JUGA:
"Pada surat tersebut disampaikan bahwa pada prinsipnya Syahrul Yasin Limpo sangat menghormati kewenangan dalam Penyidikan KPK dan tetap berkomitmen untuk koperatif menjalani proses hukum ini," kata kuasa hukum SYL, Ervin Lubis kepada wartawan.
Sekadar informasi, KPK telah meningkatkan status penyelidikan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan ke tahap penyidikan. Dugaan korupsi yang sudah naik ke penyidikan tersebut dikabarkan terkait suap jual beli jabatan.
BACA JUGA:
Awalnya, ada tiga klaster dugaan korupsi yang diselidiki KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga klaster itu yakni terkait penyalahgunaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan negara, dugaan jual beli jabatan, hingga dugaan penerimaan gratifikasi.
Namun, dari ketiga klaster tersebut, dikabarkan baru satu yang naik ke tahap penyidikan yakni soal jual beli jabatan. Sejalan dengan itu, KPK dikabarkan juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Adapun, ketiga tersangka tersebut yakni, Mentan Syahrul Yasin Limpo; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono; serta Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta.