Selama perang tahun 1967, Israel merebut dan menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Dataran Tinggi Golan. Israel telah berpendapat bahwa mereka tidak lagi menganggap Gaza sebagai wilayah yang diduduki setelah membongkar permukiman di sana pada tahun 2005.
Sejumlah kelompok pemantau telah mencatat bahwa ada lebih dari 130 pemukiman Israel di Tepi Barat, meskipun pemukiman-pemukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Tidak jarang Google dihadapkan pada tuduhan bahwa mereka telah menghapus nama Palestina dari layanan peta mereka, dan ini bukan kali pertama klaim semacam itu muncul.
Pada tahun 2016, sebuah petisi di Change.org yang berjudul "Google: Tempatkan Palestina di Peta Anda!" mengklaim bahwa penyebutan Palestina telah dihapus dari layanan peta Google atas desakan pemerintah Israel.
Petisi tersebut juga menambahkan bahwa dua pendiri Google yang beragama Yahudi memiliki hubungan dekat dengan Israel dan para pemimpinnya. Petisi ini telah mendapatkan lebih dari 800.000 tanda tangan.
Pada Juni 2020, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berjanji untuk memulai pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, tindakan ini memicu protes dari lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa.
Kontroversi mengenai hal ini membuka diskusi publik tentang peran perusahaan teknologi dalam merepresentasikan wilayah yang kontroversial secara politik di layanan peta online mereka, serta menyoroti pentingnya perdebatan terkait isu-isu geopolitik dan dampaknya dalam era digital.
(Susi Susanti)