Putusan MK Disebut Banyak Pelanggaran, dari Etika hingga Hukum

 

JAKARTA - Pengamat Hukum Universita Gajah Mada (UGM), Yance Arizona berharap, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dapat memberhentikan secara tidak hormat ketua MK, Anwar Usman. Sebab diduga terdapat konflik kepentingan atas putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Selain itu, atas dasar konflik kepentingan dirinya melihat kalau putus tersebut seharusnya dapat dianulir atau tidak sah. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bisa menyatakan hal tersebut, jika memang terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim MK.

"MKMK bisa menyatakan bahwa Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak sah karena telah terjadi pelanggaran etika dan pelanggaran hukum acara MK dalam pembuatan putusan tersebut," ucapnya.

Dirinya juga menyoroti soal dokumen perbaikan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak ditanda tangani oleh pemohon Almas Tsaqibbirru Re A dan kuasa hukumnya. Menurutnya, cacat administrasi dapat jadi refleksi lemahnya judicial governance (JG) di bawah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

"Hal ini menambah daftar cacat administrasi dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023. Hal ini semestinya menjadi refleksi untuk melihat lemahnya judicial governance di bawah Ketua Anwar Usman," kata Yance.

Untuk menganulir putusan 90, menurutnya dapat disidangkan ulang oleh majelis hakim baru. "Setelah itu, majelis hakim konstitusi harus melakukan pemeriksaan ulang tanpa melibatkan hakim yang melanggar etik," ucapnya.

Di tempat terpisah, Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie menyatakan, Ketua MK Anwar Usman terbukti bersalah terkait laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan batas usia capres-cawapres.