Awasi Program Pro Rakyat, Wali Kota Tangsel Tekan Pengangguran dan Kemiskinan

TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan sepanjang 2023 melakukan sejumlah langkah pengawasan guna memastikan program-program pro rakyat berjalan sesuai target. Seperti kerja cepat program strategis agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di antara program itu, misalnya menghadirkan iklim investasi yang kondusif agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dapat berjalan, pemerataan ekonomi akan terjadi dan kesejahteraan rakyat otomatis meningkat.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, investasi yang besar menjadi aspek penting pertumbuhan ekonomi. Efeknya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Tangerang Selatan.

"Investasi berpengaruh dalam mengurangi dan menekan tingkat pengangguran serta kemiskinan," terangnya di Balai Kota Tangsel, Jumat (10/11/2023).

Benyamin berpandangan jika investor masuk artinya pengusaha percaya usaha di Tangsel akan berkembang. Tugas pemerintah menjaga iklimnya kondusif agar bisnis bisa tumbuh. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi terus harus berjalan baik di antara pemangku kepentingan, serta para pelaku bisnis.

Sehingga peluang dapat terbuka untuk pengembangan usaha bisnis dan berdampak pada pendapatan yang diterima Kota Tangerang Selatan.

"Kita bikin Tangsel Investment Forum sebagai wadah investor bisa bersinergi, membuka peluang melalui kolaborasi berinvestasi demi masa depan bersama Kota Tangerang Selatan harmoni berkolaborasi," ucapnya.

Benyamin juga mengapresiasi lima pelaku usaha yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan Kota Tangerang Selatan.

"Pertama, pelaku usaha properti sebagai penyumbang retribusi terbesar, kedua pelaku usaha paling berkontribusi terhadap pengurangan sampah, ketiga pelaku usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, keempat pelaku dengan program kemitraan terbaik, dan terakhir pelaku usaha dengan kepatuhan pelaporan LKPM terbesar," jelasnya.

Tak hanya investasi, Benyamin juga bicara pendidikan. Dia mengungkapkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan kebijakan pendidikan terjangkau dan tercover.

Ada tiga komponen biaya pendidikan. Pertama biaya fisik sudah dicover, lalu biaya operasional swasta dan negeri sudah dicover dengan mekanisme biaya operasional sekolah, dan biaya personal itu juga lewat beasiswa seperti bagi siswa yang tidak diterima di SMP Negeri.

"Karena salah satu misi kami mendorong bagaimana Sumber Daya Manusia di Tangerang Selatan menjadi SDM yang unggul. Dan salah satu caranya membentuk SDM unggul ya lewat pendidikan," papar dia.

Selain itu, wali kota juga bicara kota nyaman dan bersih. Di mana, diawali dengan menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dan diperlukannya kepedulian dari seluruh masyarakat.

"Sederhana saja, seperti saat ini di tengah cuaca panas ekstrem, tanaman yang ada di rumah kita, kita siram sebaik-baiknya supaya tidak kering. Hati-hati juga itu puntung rokok, percikan api sekecil apapun dalam kondisi kekeringan saat ini bisa menyebabkan kebakaran yang dahsyat," ujarnya.

Upaya juga dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam persoalan lingkungan. Mulai penanaman pohon, uji coba bus sekolah, uji emisi kendaraan, termasuk pula menggelar Car Free Day.

"Mari kita jaga supaya udara di atas kita ini dapat kita hirup dengan baik, dengan bersih, menyehatkan kita. Jangan membakar sampah, walaupun skalanya kecil," tambahnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan menambahkan, jika pemerintah juga berkomitmen tentang ketahanan pangan dengan memastikan ketersediaan dan harga beras dapat terjangkau di Tangerang Selatan.

"Seperti arahan Presiden juga bahwa untuk pengendalian harga beras untuk membanjiri pasokan beras di pasar. Dan pastikan soal stok dan harganya," tutur Pilar.

Pilar mengatakan, telah membentuk satuan tugas ketahanan pangan diharapkan dapat melakukan pemantauan harga, ketersediaan pangan dan juga ketahanan pangan di Tangerang Selatan.

Untuk itu, kata Pilar, berbagai langkah strategis harus dilakukan. Termasuk masukan dari Kementerian Dalam Negeri untuk stabilisasi kebutuhan pokok, terutama harga beras.

"Pertama memprioritaskan penyaluran beras, stabilisasi pasokan harga pangan secara masif, berkelanjutan untuk pedagang pengecer di pasar-pasar tradisional," katanya.

Lalu, pemantauan penyaluran beras agar tepat sasaran. Dilanjutkan, publikasi mengenai penyebaran informasi titik lokasi pendistribusian beras.

 "Keempat, pemanfaatan media sosial agar publisitas kegiatan penyaluran distribusi stabilisasi pasokan harga pangan. Dimana diharapkan memberikan dampak psikologis yakni memberikan ketenangan masyarakat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )