MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menerbitkan Surat Keputusan kepengurusan baru Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) hasil Musyawarah Nasional di Bali.
Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0001561.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia itu resmi diterbitkan pada Jumat, 10 November 2023.
Sekretaris Jenderal HNSI, Lydia Assegaf menyatakan bahwa SK dari Kemenkumham telah menambah semangat dan soliditas seluruh DPD dan DPC di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah. Kami sangat mengapresiasi kemenkumham dalam memberikan pelayanan optimal dan profesional dengan menerbitkan SK Kepengurusan DPP HNSI hasil keputusan Munas HNSI VIII di Bali yang merupakan forum tertinggi organisasi HNSI dgn dihadiri 34 DPD dan 345 DPC yg memiliki legitimasi yg kuat. Kami mulai dari DPP , DPD , DPC hingga ke rukun2 nelayan di HNSI merupakan mata rantai yang terikat sangat kuat. Sekarang saatnya kami semua fokus untuk langsung bergerak cepat untuk menjalankan program-program kerja serta program prioritas dari ketua umum Bapak Herman Herry,” kata Lydia dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).
Menyikapi SK kepengurusan baru HNSI tersebut, Kemenkumham mendapat apresiasi dari seluruh pengurus HNSI di daerah. Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Riswanto menyampaikan, SK kepengurusan yang baru diterbitkan itu sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan di tanah air.
“Saya kira ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini Menkumham untuk mendorong percepatan kesejahteraan para nelayan. Sehingga dengan SK kepengurusan baru HNSI itu seluruh pengurus baik pusat hingga daerah dapat bekerja lebih cepat untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan di seluruh pelosok tanah air,” kata Riswanto.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Sumatera Utara Zulfahri juga menambahkan, Herman Herry sebagai Ketua Umum HNSI yang baru dapat melahirkan segudang gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan.
“Kami sangat yakin Pak Herman Herry bisa memimpin roda organisasi nelayan ini dengan baik dan bergerak dengan cepat. Tentu kami seluruh pengurus daerah siap untuk mendukung penuh seluruh kebijakan guna kemajuan para nelayan,” tegas Zulfahri.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Jawa Barat, Iwan. Menurutnya, SK kepengurusan yang baru diterbitkan Menkumham tersebut sebagai landasan hukum untuk melanjutkan pekerjaan serta membenahi roda organisasi.