DPR Tegaskan Pengelolaan Dana Haji oleh BPKH Aman

SERANG- Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menegaskan pengelolaan keuangan haji secara profesional dan akuntabel.

"BPKH berkomitmen untuk mengelola keuangan haji secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini dilakukan agar pengelolaan keuangan haji dapat memberikan manfaat yang optimal bagi jamaah haji," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, saat Sosialisasi BPIH dan Keuangan Haji di Serang, Banten, dikutip, Sabtu (11/11/2023).

Menurutnya, BPKH telah menyiapkan strategi pengelolaan keuangan haji 1445 H/2024 M. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi keuangan haji, kebutuhan jamaah haji, dan dinamika global.

"Strategi pengelolaan keuangan haji difokuskan pada tiga hal utama, yaitu peningkatan nilai manfaat, optimalisasi pengelolaan dana, dan penguatan tata kelola," ujar Fadlul.

Ia berharap, sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait BPIH dan pengelolaan keuangan haji.

“Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan dukungan kepada BPKH dalam mengelola keuangan haji secara optimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto memastikan pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) aman. “Jadi sangat sehat (pengelolaan) keuangan haji itu," ungkap Yandri.

Wakil Ketua MPR RI ini juga menginformasikan kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000 dan istithaah kesehatan sebagai syarat pelunasan biaya haji 2024.