JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris tidak menampik Firli harus diberhentikan dari jabatannya itu. Pasalnya, hal tersebut merujuk pada Pasal 32 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Berikut bunyi pasal 32 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2019:
Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya
"Memang di pasal 32 ayat 2 UU 19 tahun 2019 jika pimpinan KPK menjadi tersangka itu diberhentikan dari jabatannya dan itu tentu melalui keputusan presiden," kata Haris kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).
Terkait pemberhentian melalui Keputusan Presiden (Kepres), hal tersebut tertuang dalam Pasal 32 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2019.
Berikut bunyi pasal 32 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2019:
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Sekadar diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka. Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).