Serah Terima BMN Kementerian PUPR bersama Menkeu Sri Mulyani

"Ini adalah simbol dari kehadiran negara berupa pembangunan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat. Hingga saat ini pemerintah memiliki aset dengan total nilai valuasi Rp6.660 triliun barang milik negara, yang dibangun dengan berbagai pendanaan mulai dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bahkan juga melalui penerbitan surat berharga negara atau surat utang negara," kata Menkeu Sri Mulyani.

Ditambahkan Menkeu Sri Mulyani, bahwa BMN yang diserahterimakan Kementerian PUPR hari ini termasuk untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika. "Itu termasuk di dalamnya infrastruktur konektivitas, sumber daya air, permukiman dan perumahan yang merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membangun secara ekosistem dan menciptakan nilai ekonomi dalam rangka pengembangan pariwisata di Indonesia," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam laporannya mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2023 kembali melaksanakan serah terima BMN dengan total nilai perolehan sebesar Rp15,41 triliun.

Rinciannya, BMN dialih-statuskan kepada K/L senilai Rp1,54 triliun dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah/Yayasan senilai Rp13,87 triliun. "BMN yang diserahterimakan antaranya di bidang Sumber Daya Air, berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, dan bangunan gedung kantor sebesar Rp135,74 miliar. Untuk bidang Bina Marga, berupa jalan nasional kolektor, arteri, dan jembatan gantung, dengan nilai sebesar Rp1,4 triliun," ujar Zainal Fatah.

Selanjutnya untuk bidang Cipta Karya, berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebesar Rp10,9 triliun. Terakhir untuk bidang Perumahan, berupa rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubeulair, sebesar Rp2,92 triliun.

(Aris Kurniawan)