Teladani Gus Dur, Mahfud MD Ajak Umat Islam Rawat Demokrasi

 

JAKARTA - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berbicara mengenai kesepakatan pendirian negara. Menurutnya, kesepakatan pendirian negara diatur melalui demokrasi.

Ia pun menyinggung sikap Presiden ke-5 RI, Abdurrachman Wahid (Gus Dur), yang ingin memperjuangkan demokrasi. Hal itu disampaikan Mahfud saat berpidato di acara Holaqoh Kebangsaan Ulama se-Provinsi Banten, di Pondok Pesantren Mathlaul Anwar Linahdlatil Ulama, Banten, Jumat (1/12/2023).

 BACA JUGA:

Mulanya, Mahfud menyinggung sikap tokoh agama Islam yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajah. Saat itu, seluruh warga bersepakat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Kalau orangnya banyak beda-beda, gimana cara mengaturnya? Sudah diatur bersama tetapi oleh wakil masing-masing. Gimana wakil itu dipilih? Dipilih melalui Pemilu. Itu saja fiqihnya," tutur Mahfud.

 BACA JUGA:

"Fiqih politikya kesepakatannya NKRI diperintah secara demokrasi sebagai kesepakatan untuk melaksanakan demokrasi dilakukan Pemilu agar orang bisa memilih pemimpinya dengan benar, memilih wakil rakyatnya dengan benar," tambah Mahfud.

Kendati demikian, kata Mahfud, Gus Dur tak pernah menyatakan ingin memperjuangkan Islam. Mahfud berkata, Gus Dur hanya ingin memperjuangkan demokrasi. Pasalnya, Islam akan maju bila iklim demokrasi baik.

"Sehingga dulu Gus Dur itu enggak pernah bilang saya perjuangkan Islam. Gus Dur tuh bilang saya orang Islam, saya orang pesantren, ingin pesantren maju. Oleh karena itu, saya ingin memperjuangkan demokrasi," terangnya.

 BACA JUGA:

"Kenapa? Kalau demokrasi tumbuh, orang Islam bisa naik sendiri kalau berprestasi. Enggak usah pakai sentimen agama kalau tumbuh demokrasinya. Itu orang Islam juga yang kemudian akan mengatur secara sigifikan negara ini, enggak usah bertengkar, enggak usah saling fitnah, enggak usah diskriminasi kepada yang lebih kecil dari kita. Kita bersama dengan segala tingkatannya," tamdas Mahfud.

(Nanda Aria)