Kominfo RI Curigai Kebocoran Data KPU RI Ada Motif Delegitimasi Pemilu 2024

 

JAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Usman Kansong mencurigai ada motif delegitimasi terkait dibobolnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh hacker.

Hal tersebut disampaikan Usman dalam sesi doorstop konferensi pers terkait 'Pemilu damai dan Launching Pemilupedia' di Press Room Kantor Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (4/12/2023).

 BACA JUGA:

"Alasannya si hacker menjual data tersebut di ruang publik seharga Rp 1,1 miliar, motifnya ekonomi. Tapi kita tidak boleh abai pada efek politiknya yang dapat membuat delegitimasi penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu 2024," lanjut Usman Kansong.

Ia menyebutkan yang membutuhkan data tersebut biasanya peserta Pemilu. Peserta Pemilu kata Usman sebenarnya sudah punya akses untuk mendapatkan DPT tersebut.

Usman mengaku sudah menyampaikan ke Komisi I DPR RI perihal langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kominfo dalam menyikapi dugaan kebocoran data KPU tersebut.

 BACA JUGA:

"Kominfo juga sudah berkoordinasi dengan BSSN, Polri, dan KPU agar bagaimana kita menghindari agar hal ini tidak terjadi lagi di masa depan baik terkait penyelenggaraan Pemilu maupun dengan penyelenggaraan sistem elektronik lainnya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), kpu.go.id, kembali menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker.

Peretas dengan nama anonim ‘Jimbo’ mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs penyelenggara pemilu itu dan diunggah dalam BreachForums tempat yang biasa digunakan untuk menjual hasil peretasan.

Jimbo membagikan 500 ribu data sampel yang berhasil didapatkannya dari situs KPU beserta menyertakan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan.