MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Penyidik Gabungan Ditkrimsus Polda Metro Jaya bersama Dittipidkor Bareskrim Polri, telah mengirimkan berkas tersangka Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri ke kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, berkas telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Jumat,15 Desember 2023 pukul 09.30 WIB.
"Tim penyidik telah mengirimkan berkas perkara dimaksud ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kantor Kejati DKI Jakarta (TAHAP 1) untuk kepentingan penelitian berkas perkara," kata Ade Safri, Jumat (15/12/2023).
Sebelum melakukan pelimpah tahap pertam kasus tersebut, tim penyidik telah melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 104 orang saksi.
"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 104 orang saksi," katanya.
Selain melakukan pemeriksaan 104 orang saksi, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi ahli. Rincian ahli yang diperiksa di antaranya ahli hukum pidana 4 orang, hukum acara 2 orang, pakar mikro ekspresi 1 orang, ahli digital forensik 1 orang, ahli multimedia 1 orang, ahli kriminologi 1 orang dan ahli psikologi forensik 1 orang.
Polisi menetapkan Ketua KPK, Firli Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan.
"Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukan nya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).
Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.
"Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," ungkap Ade.
(Awaludin)