“Kemudian Jatim juga menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di antara provinsi lain. Jumlah desa mandiri di Jatim mencapai 2.800 desa atau setara 24,44 persen nasional. Lalu 3.674 desa masuk kategori desa maju dan 1.247 desa masuk kategori berkembang,” katanya.
"Jatim saat ini juga tercatat memiliki 149 desa devisa dari total 613 desa devisa se-nasional. Jumlah tersebut setara dengan 24 persen desa devisa yang ada di Indonesia," tuturnya.
Selain itu, dalam hal ketahanan pangan, Jatim menjadi lumbung pangan nasional sejak tahun 2020 dengan produksi padi tertinggi nasional. Tahun 2023 ini, produksi padi di Jatim mencapai 9,59 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan berkontribusi sebesar 17,89 persen dari produksi nasional yang sebesar 53,63 juta ton GKG.
“Hal yang sama juga pada produksi pisang dan jagung, Jatim merupakan tertinggi di Indonesia. Ini semua berkat perangkat desa yang telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para petani,” kata Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, perangkat desa juga berperan penting dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa dan realisasi penyaluran dana desa. Per 27 November 2023, BLT yang tersalurkan mencapai Rp1,037 triliun atau setara 93,52 persen.
BLT ini disalurkan untuk 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7.719 desa se-Jatim. Juga realisasi penyaluran dana desa yang mencapai Rp7,792 triliun dari Rp8,180 triliun atau setara 95,25 persen.
Untuk itu, sebagai salah satu bentuk apresiasi, dalam acara tersebut Gubernur Khofifah juga menyerahkan Bantuan Keuangan Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 untuk Aparatur Pemerintah Desa senilai total Rp 52,3 M. Secara simbolis bantuan tersebut diterima oleh Ketua PPDI Jawa Timur, Sutoyo M. Muslih.
“Saya berharap apresiasi ini bisa mendorong semangat para perangkat desa ke depannya. Sehingga para perangkat desa bisa bekerja lebih baik lagi, lebih berarti lagi, dan apa yang sudah dicapai bisa terus ditingkatkan,” katanya.