Dewas KPK Tidak Ada Dissenting Opinion Ambil Putusan Etik Firli Bahuri

JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri pada Rabu, 27 Desember 2023.

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris menjelaskan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam pengambilan putusan terkait dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri.

“Ngga ada, ngga ada (dissenting opinion). Jadi semua sepakat (dalam pengambilan putusan),” kata Syamsuddin kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC) KPK, Jumat (22/12/2023).

Syamsuddin mengungkapkan alasan mengapa pembacaan putusan terhadap Firli Bahuri itu dibacakan pada pekan depan meski putusan itu sudah ada. Menurutnya, saat ini Dewas KPK tengah menyiapkan pertimbangan hukum.

“Apa pertimbangan hukumnya? masa putusan begitu saja, musti ada bukti-buktinya, musti ada Pasal-Pasal yang dilanggar, musti ada yang meringankan apa, memberatkan apa, semua itu kan musti dituangkan secara tertulis,” ujarnya.

“Nah majelis untuk saat ini tidak siap, butuh waktu dan biasanya yang namanya putusan itu bukan satu atau 2 halaman, cukup tebel gitu,”tutupnya.

Sekadar diketahui, Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean mengatakan, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Firli yakni perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Kedua yang berhubungan juga dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di dalam LHKPN termasuk utangnya,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Dugaan pelanggaran yang berikutnya, Tumpak menyebut terkait rumah singgah Firli Bahuri yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Tumpak menjelaskan, keputusan ini diambil usai dilakukannya pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri pada Jumat tadi pagi. Pemeriksaan pendahuluan ini digelar setelah proses klarifikasi telah rampung dilakukan.

Dewas KPK menjelaskan Firli Bahuri diduga melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan pasal 8 ayat E peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku.

(Fahmi Firdaus )