Produksi Alutsista Mandiri, Ganjar-Mahfud Komitmen Memodernisasi Pertahanan Sakti

JAKARTA - Indonesia harus memiliki pertahanan yang andal dan mendukung perkembangan industri alutsista (alat utama sistem persenjataan) di dalam negeri. Upaya mempertahankan kedaulatan perlu dilakukan mengingat pengalaman Indonesia yang pernah merasakan embargo suku cadang.

Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ammarsjah Purba, mengungkapkan, bahwa ketergantungan pada produk luar dan praktik impor harus diperhatikan dengan serius, terutama karena dalam situasi konflik, sanksi embargo dapat diterapkan tanpa peringatan.

"Indonesia tidak bisa terlalu tergantung pada produk luar dan serba impor, karena dalam situasi konflik, sanksi embargo sewaktu-waktu dapat ditimpakan kepada suatu negara,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Dalam kerangka ini, Ganjar-Mahfud menawarkan konsep kemandirian alutsista sebagai strategi utama untuk menjaga kedaulatan politik tanpa terlalu terikat pada kepentingan luar, termasuk AS, Rusia, atau China. Potensi besar Indonesia di industri alutsista, baik dalam hal SDM yang kompeten maupun sumber daya seperti nikel untuk material baja tahan karat, menjadi dasar yang kuat bagi konsep kemandirian.

"Indonesia memiliki potensi besar dalam industri alutsista, baik itu SDM yang kompeten dan material logam, khusus untuk material baja tahan karat bisa diproses dari cadangan nikel yang melimpah," kata Ammar.

Ammar menambahkan, bahwa Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk mengembangkan industri pertahanan sebagai bagian integral dari rantai pasok global, meningkatkan alih teknologi, dan memperkuat daya gentar sebagai langkah pencegahan.

“Ganjar-Mahfud berkomitmen memordenisasi pertahanan Sakti. Ganjar-Mahfud menginginkan transformasi pertahanan berdasarkan doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANRATA) untuk membentuk Kekuatan Pertahanan Indonesia yang berdaya gentar dan dilengkapi dengan alutsista Sakti (Perkasa dengan Keunggulan Teknologi 5.0),” ujar Ammar.

Aspek kemandirian alutsista, lanjut Ammar, juga membawa dampak positif pada penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk perbandingan, misalnya TNI AD selama ini mengimpor panser angkut personel (APC) dari Perancis, buatan Renault, seharga 1 juta euro atau Rp15 miliar per unit.

Sedangkan panser Anoa produksi PT Pindad, dengan spesifikasi dan kualitas sama, harganya hanya 50 persen dari harga panser impor. Ini menunjukkan kapabilitas Indonesia dalam memproduksi berbagai jenis alutsista, termasuk roket, radar, dan tank.

“Panser Anoa kini menjadi produk kebanggaan yang kemudian dikembangkan dengan tambahan persenjataan. Anoa hanyalah salah satu contoh, bahwa bangsa kita mampu memproduksi berbagai alutsista, seperti roket, radar, tank, dan seterusnya,” kata Ammar.

Menteri Keuangan sempat menyampaikan soal rencana pemerintah pada November tahun lalu. Yakni, akan meningkatkan anggaran kredit ekspor Kementerian Pertahanan tahun 2024, sebesar 25 miliar AS (Rp385 triliun). Melonjaknya anggaran ini tentu akan membebani APBN.

Selain itu, menambah utang (kredit ekspor), mengingat kredit ekspor berarti membeli produk luar dengan kredit yang dijamin pemerintah.

Menurut Ammar, meskipun impor alutsista dianggap sebagai cara yang cepat, namun memiliki risiko tinggi terkait dengan aspek harga. Alutsista yang diimpor seringkali mahal karena bunga yang tinggi, komisi yang signifikan, dan potensi mark-up yang sulit dikontrol karena alasan kerahasiaan.

Sebab itu, langkah menuju kemandirian alutsista diharapkan bukan hanya sebagai usaha untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai strategi untuk mengoptimalkan pengeluaran negara.

"Alutsista yang diimpor acapkali sangat mahal, karena bunga tinggi dan komisi yang berlipat-lipat, belum lagi kemungkinan terjadi mark-up yang sulit dikontrol, karena alasan kerahasiaan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )