Presiden Jokowi Harusnya Bersikap Adil ke Semua Paslon, Bukannya Memihak!

JAKARTA - Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pilpres.

Jubir Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Nur Iswan mengatakan bahwa Jokowi sebagai Presiden seharusnya tidak melontarkan pernyataan tersebut. Dia menilai pernyataan tersebut tidak memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

"Masyarakat luas sesungguhnya berharap besar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersikap adil kepada semua paslon," kata Nur Iswan saat dikonfirmasi, Rabu (24/1/2024).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut dia menilai bahwa pernyataan keberpihakan Jokowi tersebut membuat khawatir masyarakat. Hal itu karena setiap ucapan presiden oleh masyarakat Indonesia khususnya aparatur sipil negara ditafsirkan sebagai perintah untuk ikut memiih.

"Dalam kultur politik kita, keberpihakan Presiden secara telanjang dikhawatirkan diikuti atau ditafsirkan lain dan berbeda serta bisa berlebihan oleh aparat pemerintah atau aparat negara lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

 BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

Jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.

"Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

(Salman Mardira)