Pilpres 2024, Eep Saefullah Sebut Jokowi Ingin Menang Tapi Tak Gunakan Cara Demokrasi

 

JAKARTA - Pendiri sekaligus pemimpin di PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah, menyebut presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memenangkan salah satu peserta pilpres, namun tidak menggunakan jalur demokrasi. Dia juga menilai Pemilu 2024 sebagai pemilih Presiden paling kejam sepanjang reformasi.

Hal tersebut dikatakan dia, dalam acara Ngobrolin People Power 14 Februari 2024 Bersama Masyarakat Jurdil di TPS (Tempat Perlawanan Serentak) yang diselenggarakan Santri Spartan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).

"Beberapa hal umum yang pertama saya menyaksikan Pak Jokowi ingin menang tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi. Ini kesimpulan yang pertama. Saya bisa salah, tetapi sejauh ini itulah kesimpulan yang tepat yang bisa saya rumuskan," ucapnya.

"Pilpres ini adalah pilpres yang paling brutal sepanjang sejarah reformasi," sambungnya.

Dia mengakui, kalau Jokowi memang selalu menang dalam setiap pesta demokrasi mulai pilkada Solo Tahun 2005 hingga ke tahapan presiden 2014. Akan tetapi di pilpres 2024 ini dia menilai cawe-cawe Jokowi sudah sangat kelewatan.

"Kesimpulan yang kedua, sepanjang sejarah reformasi terutama sejak pilpres langsung 2004, di 2024 pertama kali kita menyaksikan presiden cawe-cawe dengan amat sangat jauh. Saya tidak perlu berdebat tentang ini karena Pak Jokowi sudah mengakui. Kesimpulan kedua, ada keterlibatan presiden yang sangat jauh," kata Eep.

Dia menjelaskan, ketika seorang ingin menang tanpa mengikuti aturan demokrasi berarti ada sistem yang telah di rusak. Sebab, demokrasi yang sudah matang salah satu cirinya ketika semua orang mengakui dan menjalani aturan yang berjalan.

"Ketika ingin menang tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi berjalan ada yang salah dengan sistem, mekanisme, aturan insitusi politik yang kita miliki. Ini harus dibenahi," jelas Eep.

Dia menegaskan, agar demokrasi tetap berjalan baik di Indonesia, perlu ada aturan atau UU yang mengatur lembaga kepresidenan untuk membatasi kekuasaan presiden pada masa krusial. Sebab jika hal itu terus diabaikan, presiden dengan wewenangnya, dikhawatirkan menabrak banyak aturan.

"Kalau tidak dibatasi, presiden yang sedang berkuasa untuk menang yang kedua kali. Ternyata presiden yang sudah tidak bisa dipilih lagi bisa melabrak banyak aturan kemudian membahayakan kesehatan pemilu dan demokrasi. Maka harus ada pembatasan kekuasaan presiden," jelasnya.

Dia menganggap, Jokowi banyak blunder belakang ini. Yng terbaru ketika Jokowi membuat pernyataan kalau kepala negara dan menteri kampanye dan memihak, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Jokowi, presiden, dan kepala negara itu tiga entitas yang tidak bisa dipisah dengan gampang. Ketika caleg memasang foto Jokowi, maka harus cuti karena kalau ada foto di baliho yang bersangkutan berpihak. Ketika berpihak berlaku aturan yang membatasinya. Ketika tidak cuti, terlaranglah aturan itu," kata Eep.

(Fakhrizal Fakhri )