MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
INDRAMAYU - Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Banyak pihak yang menilai, bahwa bantuan pangan pemerintah untuk tahun 2024 ini tidak tepat sasaran.
Pasalnya, banyak warga kurang mampu tidak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Namun sebaliknya, warga yang dinilai mampu justru terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seperti yang terjadi di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang.
Menurut keterangan Sekretaris Desa Dermayu, Hasbi Hudaya, ada beberapa warganya yang mampu terdaftar sebagai KPM. Bahkan, kata dia, salah satunya diketahui merupakan seorang Calon Legislatif (Caleg).
"Iya ada (Caleg) terdaftar. Menurut pantauan kami Caleg tersebut kita anggap sudah mampu, dan tidak layak mendapatkan Bansos," kata dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di balaidesa setempat, Kamis (1/2/2024).
Hasbi menyampaikan, Caleg yang terdaftar sebagai KPM baru terjadi di tahun ini. Di mana, Ia masuk dalam data KPM baru, sedangkan di tahun sebelumnya caleg tersebut tidak terdaftar.
Hasbi menuturkan, data KPM yang berhak menerima bantuan pangan tahun ini adalah data yang diterima dari pemerintah pusat. Diketahui, data itu berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Menurutnya, pemerintah desa sendiri tidak tahu soal pendataan tersebut, mengingat data yang didapat berbeda dengan pendataan yang dilakukan pemerintah desa.
Imbasnya, diakui Hasbi, memang ada beberapa KPM yang sebelumnya tidak masuk daftar penerima bantuan menjadi masuk pada tahun ini, begitu pula sebaliknya.
"Kita gak tau, kita kan hanya menerima data dari sananya. Memang benar, ada masyarakat yang tadinya dapat sekarang jadi gak dapat, dan yang dulunya gak dapat sekarang dapat," tutur dia.
Adapun perihal warga mampu tapi menerima bantuan, Hasbi mengungkapkan, pemerintah desa hanya menjalankan tugas untuk penyaluran saja.
Namun, lanjut dia, data itu sebenarnya bisa dirubah jika warga yang dinilai mampu tersebut mau membuat pernyataan menolak bantuan. Hanya saja, sampai saat ini tidak ada yang mengajukan penolakan terhadap bansos tersebut.
"Namanya rezeki, mau yang mampu atau yang miskin pasti diterima kalau memang dikasih," ungkap dia.
Di balik data KPM baru ini, Hasbi menerangkan, bantuan pangan untuk warga di Desa Dermayu sendiri diketahui memang mengalami peningkatan. Untuk tahun ini meningkat menjadi 544 KPM dari sebelumnya yang hanya sekitar 400 KPM.
"Masing-masing mendapat bantuan sebanyak 10 kilogram beras untuk bulan Januari 2024," terang dia.
Ditempat terpisah, Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, saat ini ia dan jajaran terus berkeliling ke desa-desa untuk memantau penyaluran bantuan pangan tersebut.
Tujuannya, lanjut Nina, untuk belanja masalah yang terjadi di masyarakat, termasuk soal penyaluran bansos dari pemerintah pusat untuk masyarakat. Jangan sampai, bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran.
"Harusnya kita juga malu ya, misalkan orang mampu kok cuma untuk 10 kilogram aja rela ngantri, kebangetan," ujar dia, saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Balai Desa Terusan, Kecamatan Sindang.
Dalam hal ini, Nina Agustina juga meminta kepada masyarakat apabila menemukan temuan-temuan perihal bansos tersebut bisa melapor ke pemerintah daerah. Sehingga Pemda Indramayu bisa tahu dan bisa dicarikan jalan solusinya.
Namun, saat ditanya soal data yang digunakan untuk penyaluran bansos, Nina menyampaikan, data yang digunakan berdasarkan data dari Bapanas.
"Kalau untuk tahun ini data dari Bapanas," ujar dia.
(Awaludin)