Para Guru Besar Undip Keluarkan 5 Pernyataan Sikap, Prihatin atas Kemunduran Demokrasi

SEMARANG – Puluhan guru besar, dosen, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Diponegoro (Undip) dan para alumni kampus menggelar seruan pernyataan sikap setelah mencermati perkembangaan konstelasi politik nasional menjelang Pemilu/Pilpres 2024. Aksi itu digelar di Taman Inspirasi depan Widya Puraya Kompleks Kampus Undip Tembalang, Kota Semarang, Rabu (7/2/2024) pagi.

“Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti oleh pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi,” ungkap Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra, yang ditunjuk sebagai pemberi pernyataan kepada wartawan pada aksi itu.

Salah satunya adanya putusan MK tersebut, dia menyebut para guru besar, dosen, BEM se-Undip Semarang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi menyerukan kepada penyelenggara dan masyarakat luas.

Berikut 5 poin yang disampaikan para civitas akademika:

1. Hukum sejatinya dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, bukan untuk mencapai tujuan kekuasaan belaka. Oleh karena itu kami imbau kepada segenap penyelanggara negara untuk mengembalikan tujuan dibentuknya hukum guna mencapai cita-cita luhur negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, tanpa intimidasi dan ketakutan sesuai dengan koridor kewenangan, tugas dan tanggungjawab masing-masing.

3. Bahwa kondisi kehidupan berdemokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan mengalami kemunduran menjadi pelajaran buruk bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, kami mendesak penyelenggara negara untuk kembali kepada penegakkan pilar-pilar demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.