Periksa dan Audit Forensic IT KPU!

Lagi-lagi ini soal etika, karena meski secara hukum Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan sejak 17/10/22 lalu, dan Peraturan Pemerintah (PP) No.71/2019, namun UU PDP memang secara efektif baru akan wajib digunakan 2 tahun setelah diundangkan, alias beberapa bulan lagi. Jadi pemanfaatan server Alibaba di luar negeri ini memang belum bisa dipidana secara hukum, namun sangat tidak etis masih dipakai mengingat seharusnya KPU mempertimbangkan SDM nasional dari Indonesia sendiri, apalagi biaya yang digunakan sangat besar (belum resiko yang harus ditanggung jika data tersebut secara praktis menjadi tidak aman karena tidak berada di dalam negeri sendiri).

Kesimpulannya, sangat ceroboh dan tidak masuk akal sistem SIREKAP yang digunakan di Pemilu 2024 ini, mulai dari belum terujinya sistem yang digunakan tetapi langsung diterapkan di kegiatan yang sangat strategis nasional seperti Pemilu, sertifikasi yang kurang kompeten dan hanya menyangkut aplikasinya, belum termasuk SDM penggunanya, kesalahan-kesalahan nyaris TSM yang terjadi, sampai kepada data yang disimpan ternyata terkait dengan server di Luar negeri yang sangat rawan terjadi kebocoran data (tidak sesuai dgn UU PDP dan aturan-aturan hukum lainnya di Indonesia).

Oleh karena itu, tegas saya sarankan : Periksa dan Audit Forensic IT KPU agar Legitimasi Data yang dihasilkan bisa dipercaya dan Sah secara Hukum untuk hasil Pemilu 2024, sebab kalau tidak maka hasil SIREKAP ini sangat tidak legitimate dan praktis memang akan selalu dipertanyakan keabsahannya, apalagi dengan entengnya KPU hanya bisa beralasan "manusia pasti ada kesalahan".

Penulis : DR. KRMT Roy Suryo, Pemerhati Telematika, AI, OCB & Multimedia Independen

(Awaludin)