"Hormati mekanisme konstitusional kita. Kalaupun MK sudah mengonfirmasi atau sudah membuat putusan, tetap itu namanya president elect bukan presiden Indonesia. Itu baru presiden terpilih. Presiden Republik Indonesia tetap Jokowi sampai tanggal 20 (Oktober)," kata Jimly.
Berdasarkan penjelasan Jimly, kata Mahfud, bisa saja ada pembatalan hasil pemilu, terutama jika keputusan MK berbeda dengan keputusan KPU.
"Misal di Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, Turki, dan lain-lain. Secara Yuridis ucapan selamat memang lebih tepat setelah ada konfirmasi atau vonis MK," katanya.
(Awaludin)