Anggota DPR Paramitha Soroti Penyebab Brebes Sulit Keluar dari Predikat Miskin

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Paramitha Widya Kusuma menyoroti tiga aspek kunci yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut dan mengatasi stigma kemiskinan.

Setidaknya ada tiga hal utama, menurut Paramitha yang menyebabkan kesulitan Kabupaten Brebes untuk keluar dari status kemiskinan. Pertama, masalah tata kelola pemerintahan. Kedua, kurang optimalnya pengelolaan potensi pertanian. Dan ketiga, kurangnya perhatian terhadap potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah Diskusi Publik yang diadakan KNPI di Brebes, Jawa Tengah, pada Kamis, 9 Mei 2024.

Pendapat Paramitha tidak didasarkan pada asumsi semata, melainkan hasil dari kajian ilmiah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Brebes. Paramitha menekankan bahwa pemahaman ini terbentuk melalui pengalaman langsungnya dan riset lapangan yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir.

"Ini bukan asumsi saya belaka, melainkan hasil kajian dan penelitian ilmiah yang saya minta dilakukan oleh BRIN yang merupakan lembaga kredibel. Berdasarkan pengamatan langsung, turun sendiri ke lapangan selama 5 tahun terakhir, Insya Allah saya cukup memahami persoalan di Brebes," katanya dalam keterangannya pada Jumat (10/5/2024).

Anggota Komisi VII DPR RI ini juga menyoroti masalah kemandirian keuangan daerah Brebes, di mana masih sangat bergantung pada dana APBN. Dia menyarankan perlunya peningkatan sistem pengendalian pajak dan retribusi, serta diversifikasi sumber pendapatan daerah.

"Makanya, Bupati yang akan datang harus membuat sistem pengendalian pajak dan retribusi yang lebih baik. Kemudian kita harus mengupayakan pendapatan dari sumber-sumber lain," ujarnya.

Dalam sektor pertanian, Paramitha juga berencana maju sebagai bakal calon Bupati Brebes pada Pilkada 2024 itu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan pendidikan bagi para pelaku pertanian di Brebes. Dia juga menyoroti perluasan diversifikasi tanaman selain bawang, serta perlunya tindakan tegas terhadap para pengganggu di sektor ini.

"Baik lahan basah maupun lahan kering, sawah, jagung, padi, kopi hingga cabe. Jadi tidak hanya bawang saja. Pemerintahan Brebes berikutnya harus mampu meningkatkan produktivitas orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Pekerja di bidang pertanian harus berpendidikan, petani diberi pelatihan dan anak-anak petani diberi beasiswa," ujarnya.

Legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Brebes itu menekankan agar Bupati Brebes ke depan harus berani menindak tegas para mafia bawang yang menyusahkan para petani.

"Sebagai pemimpin harus berani, termasuk berani mengambil kebijakan untuk para petani bawang di Brebes, harus berani kepada mafia bawang," tuturnya.

Di bidang UMKM, Paramitha menyoroti pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang besar di Brebes. Namun, dia menekankan perlunya peningkatan dukungan dan pengelolaan untuk sektor ini agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap ekonomi daerah.

Apalagi, unggulan kedua di Brebes itu ada pada sektor UMKM selain pertanian yakni ada 104.849 UMKM. "Bayangkan, itu banyak sekali dan jumlahnya terus meningkat. Tahun 2029, diprediksi jumlahnya bisa mencapai 123.000 UMKM. Ini jumlahnya jauh melampaui kabupaten lain di Jawa Tengah," katanya.

Meskipun Kabupaten Brebes menghadapi tantangan kemiskinan, Paramitha tetap optimis tentang potensi daerahnya. Dia berharap pemilih akan memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang kuat dan memahami masalah yang dihadapi oleh Brebes.

"Menurut saya, pemilih muda akan cenderung lebih krisis dan analitis. Mereka akan melihat rekam jejak si calon. Apa saja yang sudah pernah dilakukan si calon demi kemajuan Brebes. Tentunya, mereka akan memilih pemimpin yang paham dengan masalah di Brebes," ujarnya.

(Arief Setyadi )