Pemerintah Rancang Sistem Peringatan Dini Banjir Lahar Dingin di Sumbar

JAKARTA - Pemerintah merancang sistem peringatan dini bencana banjir lahar dingin atau galodo di Sumatera Barat. Program ini bagian dari empat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait percepatan penanganan darurat banjir lahar hujan di Sumbar yang menewaskan lebih 60 orang.

Sistem peringatan dini akan dirancang secara kolaboratif oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan berbagai evaluasi dilakukan oleh kedua lembaga untuk menyusun rancangan sistem peringatan dini yang efektif pada potensi bencana banjir lahar hujan berdasarkan pada pengalaman bencana yang terjadi pada pertengahan Mei 2024.

 BACA JUGA:

"Saat ini BMKG mengusulkan penguatan dan monitoring terkait peringatan dini bencana banjir dan longsor yang ada di sekitar Gunung Api Marapi," kata Aam sapaan karib Abdul Muhari dalam keterangannya dikutip, Minggu (26/5/2024).

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengurangan Resiko Bencana Galodo yang digelar di Bukittinggi pada Sabtu 25 Mei 2024 mengungkapkan model EWS yang sedang dirancang oleh tim BMKG adalah sistem peringatan dini berbasis komunitas.

 BACA JUGA:

Konsepnya adalah pemasangan alat monitoring sungai dengan menggunakan radar yang dapat memonitor tingkat ketinggian air sungai. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan sungai di wilayah terdampak galodo yang memiliki jenis sungai intermitten. Jenis sungai ini memiliki aliran airnya tergantung pada musim, yaitu pada musim penghujan airnya melimpah dan pada musim kemarau airnya kering. Sungai intermitten ini memiliki fluktuasi yang sangat ekstrem antara musim.

"Secara sederhana cara kerja EWS ini adalah mengkonfirmasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG dari cuaca dan getaran tanah (microtremor). Jika kemudian alarm EWS berbunyi, komunitas siaga bencana yang dimiliki oleh wali nagari disekitar Gunungapi Marapi dapat langsung berkoordinasi untuk melakukan evakuasi mandiri," ujar Suaidi.

Suaidi menyebut BMKG telah menghitung kebutuhan EWS untuk jenis ini sebanyak 23 titik untuk wilayah Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang yang mengelilingi luncuran sungai yang berhulu ke Gunung Api Marapi.

"Harapannya, jika ke-23 titik EWS sungai ini terpasang maka akan selamanya terbangun komunitas peringatan dini dan evakuasi dari nagari," ucapnya.

Seiring dengan BMKG, saat ini tim BNPB tengah melaksanakan survei lokasi titik pemasangan EWS. Survei dilakukan dengan menggunakan teknologi drone maupun dengan pemantauan aerial dari helikopter.

"Usulan BMKG ini nanti akan dibicarakan lebih detil dengan PVMBG dan usulan-usulan lain yang disampaikan oleh akademisi kepada BNPB sehingga perangkat EWS yang dibangun nantinya benar-benar bisa menjawab kebutuhan informasi di tingkat masyarakat. Ditargetkan, pemasangan unit early warning system ini dapat dilaksanakan pada tahun ini," pungkasnya.

(Salman Mardira)