Kemendagri: Perencanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak di Daerah Belum Jadi Prioritas

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah memberikan arah pembangunan bidang kesehatan yang difokuskan pada lima hal, seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

Kemudian meningkatkan pengendalian penyakit, serta gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud saat membuka acara Bridging Leadership terkait Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT Kespro) untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu - Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 2021-2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Restuardy Daud menjelaskan bahwa terkait upaya replikasi Program PPT Kespro ke daerah lainnya telah diujicobakan di 5 kabupaten piloting seperti di Lombok, NTB; Jember, Jatim; Brebes, Jateng; Garut, Jabar, dan Serang, Banten.

"Uji coba telah memberikan pembelajaran kepada pemerintah daerah dalam proses koordinasi perencanaan dan penganggaran serta tata laksana program," kata dia.

Ia menambahkan bahwa PPT Kespro tidak hanya menargetkan daerah untuk mengintegrasikan dokumen PPT Kespro dalam dokumen perencanaan daerah, namun juga berfokus pada penguatan-penguatan pada pelibatan peran pemerintah provinsi dan peran Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) di daerah sekitar untuk turut mengawal program Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi tersebut.

"Kemendagri menilai perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak di daerah masih lemah dan pada umumnya belum menjadi prioritas," ujar Restuardy Daud.

Restuardy Daud menilai, lemahnya program kesehatan ibu dan keluarga ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan komitmen pemimpin di daerah terkait pentingnya kesehatan reproduksi dalam memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan SDM di daerah.

Selain itu, koordinasi lintas sektor yang juga melibatkan aktor-aktor pembangunan lainnya untuk mendukung program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di daerah belum berjalan dengan optimal. Berkenaan dengan kondisi tersebut, melalui Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025).

"Pemerintah menginisiasi pengembangan model PPT-Kespro untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai salah satu upaya menjaga pertumbuhan penduduk seimbang dan kualitas SDM di Indonesia," tuturnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa memperhatikan pentingnya upaya replikasi Program PPT Kespro ke daerah lainnya, maka kami memandang perlu dilakukan diseminasi ke seluruh daerah khususnya 545 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak secara nasional dan memiliki periode RPJMD yang akan berakhir pada tahun 2024”," imbuh Restuardy Daud mewakili Wamendagri.

Turut hadir pada acara tersebut para narasumber Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (KPPN/Bappenas) Amich Alhumami, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin, Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV mewakili Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Kemendagri) Suharyanto.

(Fakhrizal Fakhri )