Kemendagri: Perencanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak di Daerah Belum Jadi Prioritas

Selain itu, koordinasi lintas sektor yang juga melibatkan aktor-aktor pembangunan lainnya untuk mendukung program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di daerah belum berjalan dengan optimal. Berkenaan dengan kondisi tersebut, melalui Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025).

"Pemerintah menginisiasi pengembangan model PPT-Kespro untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai salah satu upaya menjaga pertumbuhan penduduk seimbang dan kualitas SDM di Indonesia," tuturnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa memperhatikan pentingnya upaya replikasi Program PPT Kespro ke daerah lainnya, maka kami memandang perlu dilakukan diseminasi ke seluruh daerah khususnya 545 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak secara nasional dan memiliki periode RPJMD yang akan berakhir pada tahun 2024”," imbuh Restuardy Daud mewakili Wamendagri.

Turut hadir pada acara tersebut para narasumber Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (KPPN/Bappenas) Amich Alhumami, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Wahidin, Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV mewakili Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Kemendagri) Suharyanto.

(Fakhrizal Fakhri )