'Sentil' Pemda, Mendagri Minta Segera Cairkan Anggaran Pilkada 2024

MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan soal penganggaran pilkada serentak 2024 untuk segera diselesaikan. Baik untuk pengamanan TNI-Polri dan penyelenggara KPU dan Bawaslu.

Penekanan itu dilontarkan Tito menyusul banyaknya daerah yang belum menyelesaikan soal penganggaran pilkada.

“Kami akan minta kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan, kita akan beri deadline waktu,” ujar Tito di sela acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 26 Juni 2024.

Menurut Mendagri, kalau memang tidak ada anggaran, pihaknya akan meminta ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, perlu ada penjelasannya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang memimpin Rakor menekankan perlunya menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN demi menghasilkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

Hadi mengatakan, nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat.

“TNI, Polri dan ASN harus tetap bersikap netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, demi mencegah timbulnya berbagai permasalahan dan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada,” ujarnya.

Hadi menjelaskan, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, serta perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintah yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.