'Sentil' Pemda, Mendagri Minta Segera Cairkan Anggaran Pilkada 2024

Selain menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN serta penyelenggara, untuk dapat mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 yang aman dan damai, tentunya stabilitas politik, hukum, dan keamanan adalah hal mutlak.

“Stabilitas pada bidang politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama, karena situasi dan kondisi stabilitas Polhukam akan sangat mempengaruhi Tahapan Pilkada 2024,” ungkapnya.

Menko Polhukam memaparkan, meningkatnya suhu politik selama tahapan Pilkada jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat berpotensi memicu terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada serentak.

“Hal ini juga yang membuktikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung Jawab Penyelenggara Pilkada saja, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Guna mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 K/L yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada.

Dalam rakor tersebut turut hadir Ketua KPU-RI, Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Badja, Kabaharkam Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, dan Pangkogabwilhan, Marsdya TNI M Khairil Lubis.

Kemudian, jajaran Penjabat Gubernur dan Kepala Daerah, Kalimantan Sulawesi dan Maluku, beserta Jajaran Forkopimda turut hadir via zoom di daerah masing-masing.

(Arief Setyadi )