JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut beberapa daerah masih belum memiliki kejelasan terkait penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU). Bima menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan pendanaan.
"Jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan," kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Bima mengatakan pihaknya juga telah pertemuan secara daring untuk membahas hal tersebut. Meski begitu, kata Bima, Kemendagri akan mendatangi daerah-daerah yang menyelenggarakan PSU, namun terkendala APBD.
"Dan nanti satu-satu akan kita datangi, kita telisik, kita lihat APBD-nya. Karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu.
Karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya. Jadi satu itu," kata Bima.