"Yang kedua, kami juga pastikan selain kita melihat APBD-nya mampu atau tidak, kami melihat komposisi penganggarannya," sambungnya.
Bima pun mewanti-wanti penggunaan anggaran dialokasikan untuk kegiatan lain seperti sosialisasi. Penganggaran, katanya, juga harus dilakukan seminimal mungkin. Menurutnya jika APBD tidak mampu dapat meminta bantuan ke pemerintah provinsi.
"Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan tentang kementerian keuangan. Ini kita berpacu dengan waktu, karena ada tingkat waktu yang diberikan oleh KPU. Tapi kita pastikan kita koordinasi semaksimal mungkin, agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terselenggara dengan baik," ungkapnya.
Terkait penggunaan APBN, kata Bima, akan dilakukan sharing dengan APBD. "Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," tandasnya.
(Puteranegara Batubara)